Ir. Anang Adhan Dukung Kebijakan Presiden Prabowo: “Langkah Nyata Presiden Menyelamatkan UMKM Batam di Sektor Pangan dan Kelautan”

9info.co.id | BATAM – Anggota DPRD Kota Batam dari Komisi III, Ir. Anang Adhan, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus piutang negara bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

Menurut Anang, keputusan ini merupakan langkah strategis yang sangat ditunggu-tunggu oleh pelaku usaha kecil di Batam, terutama mereka yang selama ini kesulitan berkembang akibat tekanan beban utang lama.

“Ini adalah bentuk kehadiran negara yang konkret di tengah masyarakat kecil. Banyak pelaku UMKM di Batam, khususnya petani lokal, nelayan pesisir, dan pengelola kebun yang selama ini terjebak dalam kredit macet. Dengan penghapusan ini, mereka punya kesempatan untuk memulai kembali,” ujar Anang saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/5/2025).

Politisi yang dikenal aktif memperjuangkan isu-isu kerakyatan ini menilai, PP 47/2024 akan menjadi harapan baru bagi penguatan ekonomi lokal, terlebih Batam yang memiliki potensi besar di sektor hasil laut dan pertanian berbasis komunitas, terlebih Batam yang merupakan area kepulauan yang kaya akan potensi baharinya harus terus dioptimalkan.

“Kita tidak bisa menutup mata bahwa sektor pangan dan perikanan lokal menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi daerah. Jika UMKM di sektor ini dibebaskan dari beban utang, maka mereka bisa berproduksi lagi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong stabilitas harga pangan di Kota Batam,” tambahnya.

Ir. Anang juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan ini benar-benar tepat sasaran dan berdampak luas. Ia mendorong agar dinas-dinas terkait di Batam segera melakukan pendataan dan sosialisasi kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria.

Sebagai informasi, kebijakan penghapusan utang ini ditujukan bagi UMKM di sektor tertentu yang mengalami kredit macet, terdampak bencana atau pandemi, serta tidak memiliki kemampuan membayar. Nilai maksimal penghapusan ditetapkan sebesar Rp500 juta untuk badan usaha dan Rp300 juta untuk pelaku perorangan.

Dengan dukungan dari anggota dewan seperti Ir. Anang Adhan, kebijakan ini diharapkan benar-benar menyentuh pelaku usaha di akar rumput dan tidak sekadar menjadi wacana nasional, sebab inilah bukti nyata dan komitmen Presiden untuk meringankan beban petani dan nelayan.

“Ini bukan sekadar janji politik, tapi bagian dari transformasi ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil. Saya siap mengawal pelaksanaannya di Batam,” pungkas Anang.(LZ)

Pembaca : 480

Up Next

Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam Apresiasi Peran Pengusaha Properti di Kawasan Bengkong dalam Upaya Mengatasi Banjir

Don't Miss

BP Batam Tegaskan Penertiban Lahan di Tanjung Banon Sesuai Prosedur Hukum

Click to comment

Batam

PLN Batam Tegaskan Komitmen Transparansi dan Pemenuhan Hak Pelanggan Pasca-Gangguan Kelistrikan Batam–Bintan

9info.co.id | BATAM – PT PLN Batam memahami berbagai masukan dan aspirasi pelanggan terkait pemberian kompensasi atas gangguan pasokan listrik yang terjadi di wilayah Batam dan Bintan pada 12 Oktober 2026 lalu. Perusahaan menyadari bahwa gangguan tersebut telah berdampak pada aktivitas masyarakat, dunia usaha, serta berbagai sektor pelayanan publik.

Manager Komunikasi dan Humas PLN Batam, Vidya Kartika, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Berbagai masukan yang disampaikan masyarakat menjadi perhatian perusahaan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan keandalan sistem kelistrikan.

“Terkait pemberian kompensasi, PLN Batam menjelaskan bahwa mekanisme dan perhitungannya mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN Batam, serta Keputusan Direksi PT PLN Batam Nomor 0023.K/DIR/2017,” ujar Vidya.

Vidya menambahkan, dalam ketentuan tersebut, pemberian kompensasi didasarkan pada pencapaian indikator Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang telah ditetapkan. Besaran kompensasi dihitung berdasarkan ketentuan dan parameter yang berlaku dengan mempertimbangkan kategori layanan pelanggan.

Bagi pelanggan reguler pascabayar, kompensasi diberikan dalam bentuk pengurangan tagihan sesuai formula yang ditetapkan. Sementara bagi pelanggan prabayar, kompensasi diberikan melalui penambahan energi listrik dalam bentuk token dengan nilai yang setara sesuai ketentuan. Adapun pelanggan layanan khusus atau business-to-business (B2B) mengikuti mekanisme kompensasi berdasarkan jenis layanan dan perjanjian yang berlaku.

Proses perhitungan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi data dan indikator mutu pelayanan melalui sistem administrasi pelayanan perusahaan. Dengan mekanisme tersebut, pemberian kompensasi dilaksanakan secara terukur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, PLN Batam memahami bahwa kepercayaan pelanggan tidak hanya dibangun melalui pemenuhan kewajiban kompensasi, tetapi juga melalui peningkatan kualitas dan keandalan pasokan listrik. Oleh karena itu, perusahaan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan, penguatan infrastruktur, serta penyempurnaan langkah-langkah pengamanan dan mitigasi risiko gangguan.

PLN Batam berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat komunikasi dengan pelanggan, serta menjadikan setiap masukan masyarakat sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

“Terkait kompensasi ini, kami juga sangat terbuka dan pelanggan dapat melihat langsung besarannya di aplikasi bright by PLN Batam, situs resmi kami, atau mendatangi Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) di Baloi, Nagoya, Tiban, dan Batu Aji,” tutup Vidya. (Tim).

Pembaca : 9