Connect with us

9info.co.id | BATAM – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Salim, hingga kini memilih bungkam dan enggan memberikan tanggapan terkait maraknya praktik parkir liar serta pemanfaatan fasilitas umum di Row 30 dan Row 100 oleh pihak PT WASCO Engineering Indonesia. Diamnya Dishub ini justru memicu berbagai spekulasi dan pertanyaan publik: Ada apa sebenarnya antara Dishub dan PT WASCO?

‎Kondisi lapangan yang diamati awak media menunjukkan bahwa kawasan Row 30 dipadati pedagang kaki lima dan kendaraan karyawan PT WASCO yang parkir sembarangan. Bahkan jalan utama Row 100, yang sejatinya adalah jalur publik, kini dimanfaatkan sebagai area parkir perusahaan.

‎Ironisnya, ketika media mencoba meminta konfirmasi resmi dari Kadishub Kota Batam terkait penggunaan lahan publik tersebut, tidak ada jawaban yang diberikan. Pesan yang dikirim melalui Whatshap pribadi pun tak direspons.

‎Sikap diam ini membuat sejumlah kalangan bertanya-tanya. Apakah Dishub Kota Batam mengetahui dan membiarkan praktik ini? Ataukah terdapat dugaan pembiaran yang disengaja? Bahkan, tak sedikit yang mulai mengaitkan dengan potensi adanya dugaan kongkalikong antara oknum pemerintah dengan pihak perusahaan.‎

‎“Kami sudah berkali-kali meminta PT WASCO agar karyawannya tidak parkir di Row 30. Namun belum ada perubahan. Anehnya, instansi seperti Dishub dan Satpol PP juga terkesan diam,” ujar Dedi, perwakilan dari PT SAP, salah satu perusahaan yang turut terdampak oleh keberadaan pedagang liar dan parkir sembarangan di area tersebut.

‎Dedi menegaskan bahwa pedagang di kawasan Row 30 adalah eks bangunan liar hasil penertiban tahun 2021, namun kini justru kembali menjamur dan mengganggu akses aktivitas perusahaan.

‎“Masalah ini bukan baru. Tapi Dishub seolah tutup mata. Kami bahkan sudah mengajukan permohonan penertiban secara resmi sejak lama, namun tidak ada tindak lanjut,” tambahnya.

‎Tak hanya PT SAP, perusahaan lain seperti PT Putra Riau Enterprise juga telah menyuarakan keluhan serupa, namun tetap tidak ada tindakan nyata dari pihak Dishub maupun Satpol PP.

‎Kondisi ini membuat masyarakat dan pelaku usaha semakin mempertanyakan transparansi dan fungsi pengawasan pemerintah daerah. Padahal, Row 30 dan Row 100 adalah ruang milik jalan (rumija) yang penggunaannya harus melalui prosedur resmi dan tidak bisa dimanfaatkan sembarangan, apalagi untuk kepentingan komersial atau parkir internal perusahaan.

‎Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: Apakah PT WASCO Engineering Indonesia telah mendapatkan izin resmi untuk memanfaatkan lahan publik tersebut? Jika tidak, mengapa tidak ada penertiban?

‎Dalam konteks tata kelola pemerintahan, pembiaran terhadap pelanggaran yang berulang dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian atau bahkan pelanggaran administratif. Lebih jauh, jika ditemukan adanya unsur kerja sama tidak resmi antara pihak perusahaan dan oknum pemerintah, maka bisa mengarah pada dugaan praktik kolusi atau kongkalikong, yang tentunya harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

‎Publik kini menanti transparansi dan keberanian pemerintah Kota Batam, khususnya Dinas Perhubungan, dalam menindaklanjuti persoalan ini. Pemerintah harus menjawab dengan tindakan, bukan dengan diam.(MT)

‎

Pembaca : 322
Related Topics:
Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Tiga Kali Konfirmasi Diabaikan, Dishub Batam Bungkam soal Kecelakaan Maut Bus Pariwisata HKBP Tembesi Indah

Diam Seribu Bahasa, Dishub Batam Tak Jawab Konfirmasi Soal Legalitas Bus Pariwisata Maut di Pantai Glory

9info.co.id | BATAM –  Sikap Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam yang belum memberikan tanggapan atas serangkaian upaya konfirmasi media terkait kecelakaan bus pariwisata yang mengangkut rombongan jemaat Gereja HKBP Tembesi Indah menuai sorotan.

Hingga berita ini diterbitkan, sedikitnya tiga kali upaya konfirmasi yang dilakukan melalui jalur berbeda belum memperoleh respons dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Drs. Leo Putra, A.P., M.Si.

Padahal, konfirmasi tersebut berkaitan dengan insiden kecelakaan bus pariwisata di kawasan Pantai Glory Melur, Kecamatan Galang, pada Sabtu (20/6/2026) yang mengakibatkan korban meninggal dunia, puluhan korban luka-luka, serta kerugian material.

Media telah melayangkan Surat Konfirmasi Nomor 23/VII/2026 tertanggal 20 Juli 2026, berisi sejumlah pertanyaan mengenai pengawasan operasional bus pariwisata, legalitas kendaraan, hasil uji KIR, hingga transparansi data kepemilikan armada yang mengalami kecelakaan. Namun, hingga batas waktu lima hari kerja sebagaimana tercantum dalam surat tersebut berakhir, belum ada jawaban resmi yang diberikan.

Tiga Kali Upaya Konfirmasi

Berdasarkan catatan redaksi, upaya memperoleh klarifikasi dilakukan secara bertahap.

Konfirmasi pertama dilakukan pada 26 Juni 2026 melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Dishub Kota Batam. Pesan tersebut tidak mendapat balasan.

Konfirmasi kedua kembali dikirim melalui aplikasi yang sama pada 20 Juli 2026, bersamaan dengan penyampaian substansi pertanyaan yang menjadi perhatian publik. Hasilnya pun sama, tanpa respons.

Selanjutnya, pada Senin (27/7/2026), wartawan mengirimkan foto surat konfirmasi beserta bukti pengiriman (resi) melalui WhatsApp pribadi Kepala Dinas sebagai bentuk pemberitahuan bahwa surat resmi telah diterima. Hingga berita ini diturunkan, pesan tersebut juga belum dibalas.

Media juga belum menerima tanggapan dari sekretariat maupun pejabat yang mewakili Dinas Perhubungan Kota Batam.

Sorotan Pasca Kecelakaan Maut

Peristiwa kecelakaan yang terjadi di jalur menuju Pantai Glory Melur tersebut memicu perhatian luas masyarakat.

Bus pariwisata yang membawa rombongan jemaat Gereja HKBP Tembesi Indah diduga kehilangan kendali saat melintasi ruas jalan dengan kondisi turunan dan tikungan tajam sebelum akhirnya terguling.

Insiden tersebut menimbulkan korban jiwa, puluhan korban luka, serta memunculkan pertanyaan mengenai aspek keselamatan transportasi wisata di Kota Batam.

Pasca kejadian, kritik datang dari kalangan legislatif.

Anggota DPRD Kota Batam Fraksi PDI Perjuangan, Tapis Dabbal Siahaan, S.H., menilai pengawasan terhadap armada bus pariwisata yang beroperasi di Batam masih belum optimal.

Menurutnya, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan kendaraan angkutan wisata agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Tiga Persoalan yang Dipertanyakan DPRD

Dalam pernyataannya, DPRD menyoroti sedikitnya tiga aspek penting.

Pertama, legalitas dan kelayakan kendaraan, termasuk kejelasan status uji KIR bus yang mengalami kecelakaan serta kelengkapan dokumen operasionalnya.

Kedua, transparansi informasi, terutama mengenai identitas pemilik maupun perusahaan pengelola armada bus yang hingga kini belum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Ketiga, pengawasan operasional, yang dinilai perlu diperkuat melalui inspeksi rutin terhadap kendaraan pariwisata yang beroperasi di Batam.

Isi Surat Konfirmasi

Surat resmi yang dikirimkan media kepada Dishub Batam meminta penjelasan mengenai tiga hal pokok, yakni: Tanggapan Dishub terhadap kritik DPRD mengenai lemahnya pengawasan operasional bus pariwisata.

Status legalitas kendaraan serta hasil uji KIR bus yang mengalami kecelakaan di Pantai Glory.
Transparansi mengenai kepemilikan armada dan komitmen Dishub dalam membuka informasi perizinan kepada masyarakat.

Namun hingga berita ini dipublikasikan, belum terdapat jawaban resmi atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.


Transparansi Informasi Jadi Sorotan

Tidak adanya tanggapan terhadap surat konfirmasi yang telah disampaikan melalui berbagai jalur dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Dalam praktik jurnalistik, konfirmasi merupakan bagian penting untuk memperoleh keberimbangan informasi sekaligus memberikan kesempatan kepada narasumber menggunakan hak jawab sebelum suatu pemberitaan dipublikasikan.

Di sisi lain, masyarakat, khususnya keluarga korban dan pengguna jasa transportasi wisata, masih menunggu kepastian mengenai sejumlah aspek penting, antara lain:

Apakah bus yang mengalami kecelakaan telah memenuhi persyaratan administrasi dan lulus uji KIR?
Siapa pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan armada tersebut?

Langkah apa yang akan ditempuh Dinas Perhubungan untuk meningkatkan pengawasan dan mencegah kecelakaan serupa?

Hak Jawab Tetap Terbuka

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Drs. Leo Putra, A.P., M.Si., belum memberikan tanggapan atas tiga kali upaya konfirmasi yang dilakukan media.

Redaksi tetap membuka ruang bagi Dinas Perhubungan Kota Batam untuk memberikan klarifikasi, penjelasan, maupun hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan apabila diterima, akan dimuat secara proporsional sebagai bagian dari keberimbangan pemberitaan. (Tim IWO).

Pembaca : 4
Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain