9info.co.id -Kecelakaan kerja yang menimpa FN, Salah seorang Karyawan PT. Colamas Indah Sejati yang berlokasi di kawasan Industri Panbil, akhirnya berlanjut ke proses hukum.Hal ini disampaikan Natalis Zega, Kuasa Hukum FN, Rabu ( 29/06/2022).
Menurut Natalis Zega, tidak bertanggung jawabnya pihak perusahaan distributor makanan dan minuman serta kosmetik tersebut terhadap kliennya FN yang mengalami kecelakaan kerja, maka pihaknya pun melanjutkan permasalahan ini ke ranah hukum.
Natalis menjelaskan, “peristiwa naas’ tersebut terjadi pada, Selasa(24/05/2022) lalu, kaki sebelah kanan klien kami FN ,terlindas alat berat forklift saat bekerja,” jelasnya. Menurut Zega, “sejak kejadian tersebut hingga hari ini pihak perusahaan tidak ada niat baik, untuk melihat atau mempertanyakan keadaan klien kami,” sesalnya.
Menyikapi hal ini, James Sumihar Sibarani,SH selaku kuasa hukum PT.Colamas Indah Sejati Membantah tudingan kuasa Hukum korban FN. Menurut James , Kronologis kejadian terjadi pada Selasa (24/05/2022) lalu, murni kecelakaan Kerja. “Berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Klien kami, bahwa Laka kerja terhadap FN terjadi pukul 11.00 Wib, pada saat itu adanya pekerjaan pembongkaran barang dari kontainer di gudang PT.Colamas. Pada saat itu Operator Forklift yang dikemudi oleh Teguh melihat pegawai gudang yang bernama FN lewat, Pada saat itu memang kondisi ruangan yang padat dan sempit, Akhirnya Operator Forklift pun sempat menghentikan Alat beratnya, menganggap korban sudah lewat , teguh pun kembali beraktifitas, namun naas’, ternyata korban masih berada dekat alat berat yang dikendarai nya, akibatnya, Kaki korban FN pun terlindas roda forklift,” jelasnya.
“Mendapat informasi adanya kecelakaan kerja, Pihak perusahaan pun langsung melaporkan ke pihak manajemen dan HRD Perusahaan dan meminta Korban untuk segera dibawa kerumah sakit untuk berobat,” terang james.
James menambahkan, tidak seorang pun menginginkan adanya kecelakaan tersebut, bahkan seluruh karyawan telah diperlengkapi dengan safety saat bekerja,termasuk penggunaan sepatu safety, namun naas’ pada saat itu mungkin Korban lalai tidak menggunakan sepatu safety nya. “Melihat kondisi luka pada korban, pada saat itu juga, Mulyadi kepala gudang di perusahaan ini pun meminta agar korban segera dilarikan kerumah sakit, namun karena terkendala oleh kartu BPJS Kesehatan korban yang bermasalah, korban pun meminta untuk tidak berobat ke rumah sakit dan lebih memilih untuk pulang kerumahnya.”
“Walaupun kartu berobatnya bermasalah, namun pihak perusahaan pun tetap meminta korban untuk tetap dilarikan kerumah sakit, namun korban tetap memilih untuk merawat dirinya dirumah saja, Kronologis untuk membujuk korban untuk berobat kerumah sakit sekitar pukul 11.45 Wib,namun korban tetap menolak,” jelasnya.
Sebagai bentuk perhatian dan upaya yang telah dilakukan, Sejauh ini, pihak perusahaan telah membesuk ke rumah korban, bahkan gaji FN selama perawatan pun tetap diberikan secara penuh tanpa ada potongan, FN sendiri pun masih tetap berstatus sebagai karyawan PT.Colamas Indah Sejati dan tetap akan membayarkan hak karyawan tersebut hingga pulih.
Kuasa Hukum PT.Colamas Indah Sejati, James Sumihar Sibarani,S.H.,Arthur Hutapea,S.H & Partners Saat menggelar Konfrensi Pers , Rabu (29/06/2022)
Pada saat Konfrensi Pers yang digelar Kuasa Hukum PT. Colamas Indah Sejati, James Sumihar Sibarani,SH, di dampingi Arthur Sibarani,SH dan Dian P.Simamora,SH. Rabu,(29/06/2022). Kantor Hukum James Sumihar Sibarani S.H.,Arthur Hutapea,S.H & Partners tersebut pun mempertanyakan Kehadiran Kuasa Hukum Korban FN, Natalis Zega ke perusahaan pada Senin (20/06/2022) lalu.
Menurut James, Kehadiran Kuasa Hukum Natalis Zega, Dianggap Kliennya sangat arogan dan terkesan mengancam dan menakut nakuti klienya. Lebih ironisnya, berdasarkan keterangan salah seorang Top manajemen di PT.Colamas Indah Sejati bernama Yance, Advokat Natalis Zega juga sempat melontarkan kalimat ” Kalian tidak mengenal saya yah,! Saya ini orang Hukum dan bisa memindahkan Kapolres ataupun Kapolda,” beber James saat Konfrensi Pers menirukan ungkapan yang di dengarkan oleh klienya.
Menurut James, Setelah kejadian tersebut, sempat terjadinya mediasi antara pihak perusahaan dengan Kuasa Hukum korban FN, Natalis Zega, Namun James menilai adanya kejanggalan karena Natalis Zega meminta permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan pihaknya meminta kompensasi 600 juta Rupiah.
Mendengar permintaan tersebut, James pun mempertanyakan maksud dari kuasa hukum FN, ” kejadian tersebut kan murni kecelakaan kerja, apa dasar mereka meminta kompensasi 600 Juta ? Sementara karyawan tersebut sudah di asuransikan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan,” tanya James. Menurut James, “bentuk arogansi seperti itu, tidak perlu lah dilakukan, apalagi sampai sampai meminta kompensasi sebanyak 600 Juta Rupiah, itu sudah termasuk pemerasan namanya, dan sekali pun dia menemukan adanya unsur pelanggaran hukum, ya dibuat saja laporan dan gugatanya , tanpa perlu menunjukan sikap arogansi dan mengancam seperti itu terhadap klient saya,” tambah James.
“Sebagai Pengacara,saya juga tertantang dengan kalimat dan bahasa yang diucapkan oleh Kuasa hukum Natalis Zega yang disampaikan ke salah seorang Klient saya Ancen, Sehebat apa pula dia bisa memindahkan Kapolres dan Kapolda!” tegas James. Selain itu, James juga menilai, dengan adanya Pemberitaan yang diberikan Natalis Zega yang menyatakan pihak perusahaan tidak bertanggung jawab dan menelantarkan karyawannya, pemberitaan tersebut dinilainya sangat merugikan dan mencemarkan nama baik perusahaan PT. Colamas Indah Sejati.
Natalis Zega: “Saya Tidak Pernah Sampaikan Kalimat Bisa Pindahkan Kapolres dan Kapolda, itu Fitnah yang keji”
Natalis Zega menyebut Kalimat yang disampaikan Top manajamen PT.Colamas melalui kuasa Hukumnya James Sumihar Sibarani, SH, tersebut adalah fitnah dan tidak benar. Hal tersebut disampaikan Natalis Zega saat diwawancara awak media ini melalui pesan Whatshap telepon selulernya, Rabu ( 29/06/2022).
Natalis Zega,S.H.,Kuasa Hukum Korban FN
“Wah ini pernyataan yang sangat keliru dan tidak pernah kita sampaikan, Saya Keberatan, Ini Pernyataan Yg Sangat Keji Dan Merugikan Saya. Emangnya Saya Siapa? Sampai Ada Pernyataan Itu”, terangnya.
“Jangan lah melindungi perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap karyawannya. Lebih ironisnya, setiap bulan Pekerja dipotong iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,namun faktanya, perusahaan tidak mengikutsertakan mereka ke program tersebut,” imbuhnya.
Natalis Zega Juga menambahkan, terkait upaya membela korban kecelakaan kerja di Perusahaan tersebut, atas dasar kemanusiaan, karena selain kondisi korban yang mengalami luka parah di kaki kanannya, Kondisi ekonomi keluarga korban pun sangat memprihatinkan dan istri korban pun tidak bekerja.
Disinggung terkait permintaan kompensasi Rp 600 Juta tersebut, Natalis menjelaskan, “Bukan Itu Sebenarnya Kemauan dari Keluarga ,juga Kita sebagai Penasehat Hukum. Yang utama bagi Kita adalah Pertanggungjawaban terhadap Korban Kecelakaan Kerja. Kalau Kita Minta 600 juta , Kecil sekali nyawa Manusia, Lebih dari itupun saya rasa tak ternilai,” jelasnya.
Hingga kini permasalahan kecelakaan kerja yang terjadi di PT. Colamas Indah Sejati ini berlanjut ke ranah hukum, bahkan Kuasa hukum Korban FN pun mengaku telah melayangkan surat permintaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Batam. (Mat)
Kasus Dugaan Penipuan di Batam Berakhir Damai, Namun Isu Pencemaran Nama Baik Masih Mengemuka
9info.co.id | BATAM – Perkara dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang sempat menjadi perhatian publik di Kota Batam akhirnya diselesaikan melalui mekanisme restorative justice, Jumat (17/04/2026).
Penyelesaian tersebut difasilitasi oleh Unit Reserse Kriminal Polsek Batam Kota melalui mediasi yang dipimpin Kanit Reskrim, Iptu Bobby Ramadhana Fauzi, S.H., dengan menghadirkan kedua belah pihak beserta kuasa hukum masing-masing.
Dalam proses tersebut, terlapor RS didampingi kuasa hukum Rio F. Napitupulu, S.H., M.H., sementara pelapor AM didampingi kuasa hukum Saferiyasa Hulu, S.H., M.H.
Hasil mediasi menghasilkan kesepakatan damai antara kedua pihak yang dituangkan dalam surat pernyataan resmi. Sebagai tindak lanjut, pelapor juga mengajukan pencabutan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP. sebagaimana telah dirubah dalam KUHP Baru UU No 1 Tahun 2023 dalam Pasal 492 dan/atau Pasal 486 UU No 1 Tahun 2023.
Selain itu, kesepakatan juga mencakup penyelesaian kewajiban antara para pihak, sehingga tidak ada lagi tuntutan hukum lanjutan di kemudian hari.
Kuasa hukum terlapor, Rio F. Napitupulu SH,MH mengapresiasi itikad baik kliennya sejak ini diberitakan langsung di media untuk dalam menyelesaikan perkara ini, termasuk pengembalian sejumlah dana 80% yang diminta dengan catatan untuk 3 tuntuntan yamg diberikan pelapor dihapuskan.
Ia menegaskan bahwa kliennya telah menjalankan seluruh pekerjaan sesuai kesepakatan diawal dan , khususnya dalam pengurusan proses Balik nama rumah kavling.
Menurutnya, proses yang telah dilakukan meliputi permohonan dan pengajuan ,pengecekan lapangan serta penerbitan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga juga permohoan,pengajuan penerbitan faktur UWTO serta penandatanganan AJB notaris yang telah di lalui dan dikerjakan dan sudah diserahkan kepada pihak terkait.
“Tidak benar jika klien kami disebut melakukan penipuan atau bagian dari sindikat atas pemberitaan yang menyudutkan klien kami,Hubungan para pihak adalah hubungan kerja profesional,” tegasnya.
Terkait kewajiban pembayaran UWTO,perlu kami tegaskan disini bahwa kepada pihak terlapor bahwa hal tersebut sejak awal bukan menjadi tanggung jawabnya klien kami, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan serta didukung bukti awal yang tertera di kwitansi.
Lebih lanjut, pihak terlapor membantah tudingan yang menyebut dirinya mengaku sebagai notaris atau pengacara. Pernyataan tersebut dinilai sebagai narasi yang tidak sesuai fakta dan berpotensi merugikan nama baik.
Melalui kuasa hukumnya, pihak terlapor juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap reputasi serta pemberitaan yang berimbang. Hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5 ayat (2) dan (3) terkait hak jawab dan hak koreksi.
Namun demikian, terkait pemberitaan yang dinilai mencemarkan nama baik, pihak kuasa hukum menyatakan masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya.
“Persoalan pemberitaan yang merugikan nama baik klien kami masih menjadi bahan pertimbangan, apakah akan dilanjutkan ke proses hukum atau tidak,” ungkapnya.
Penyelesaian melalui pendekatan restorative justice ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan yang berimbang bagi para pihak, sekaligus menjaga keharmonisan sosial di tengah masyarakat. (Mat).