Connect with us

9info.co.id – Walikota Batam Muhammad Rudi menyebutkan, kolaborasi mewujudkan Batam yang maju dari segala sektor perlu peran semua pihak. Dari sektor kesehatan, salah satunya yakni peran Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

“Saya sering katakan kalau semua menyatu, proses pembangunan akan cepat. Termasuk juga sektor kesehatan, yang perlu peran IDI,” ucap Rudi saat pelantikan Pengurus IDI Batam di Best Western Panbil Hotel, Sabtu (23/7) pagi.

Pengembangan infrastruktur di Batam kini memantik pertumbuhan ekonomi. Sering mengembangkan sektor lain, Rudi juga harap sektor kesehatan terus berkembang. Targetnya, 2029 Batam sudah sangat maju dari berbagai sektor.

“Makanya kita benahi mulai sekarang. SDM kita cukup, dokter juga banyak. Mudahan IDI bisa terus bekerja sama dengan pemerintah,” ujarnya.

Ia berharap kelak kolaborasi ini tak hanya terjalin erat di Batam, namun juga membawa dampak baik ke daerah lain di Kepri. Maka ia ingin mendorong ada kerjasama antar daerah dalam hal kesehatan ini.

“Sekali lagi, saya sampaikan selamat pengurus IDI Batam yang baru dlantik,” katanya.

Pelantikan Pengurus IDI Batam berjalan dengan baik. Pengurus yang diketuai Dr. Indrayanti Sp.A dilantik oleh Ketua IDI Kepri dr. Rusdani, MKKK. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Musda IDI, Mei lalu.

Indrayanti mengatakan, pengurus IDI Batam merupakan pengurus Gotong Royong. Ia berharap IDI yang berjumlah ratusan dapat terus menebar kebaikan dan memberikan karya yang positif bagi masyarakat.

“Terimakasih walikota yang mendukung kegiatan IDI, semoga diberikan kesehatan sehingga terus berbakti bagi perkembangan Kota Batam,” kata dia.

Pada kesempatan ini, ia menyampaikan keinginan kolektif dari anggota IDI perihal kepengurusan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter semakin dimudahkan. Ia meyakini, hal ini dapat dilakukan di Batam.

Pada prinsipnya, lanjut dia, IDI merupakan organisasi profesi yang independen. Yang kegiatannya ke arah profesional dan ikut dalam menyukseskan program pemerintah di bidang kesehatan. “Anggota kami tersebar di rumah-rumah sakit hingga puskesmas,” ucapnya.

Sementara itu, Rusnadi mengatakan, IDI Kepri akan terus menjalankan perannya untuk melatih, membina dan mengawasi IDI tingkat kota dan kabupaten. “Kami berharap anggota IDI lebih profesional dan kompak. Sehingga dapat memberikan dampak baik dan masyarakat terbantu,” harap dia. (lsm)

Pembaca : 665
Related Topics:
Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Tim Peduli Isenabasa Temui Amsakar, Dugaan Pengalihan Aset 2,3 Hektare Bikin Kepala BP Batam Terkejut

Tim Peduli Isenabasa Temui Amsakar, Dugaan Pengalihan Aset 2,3 Hektare Bikin Kepala BP Batam Terkejut

9info.co.id | BATAM – Upaya memperjuangkan aset Yayasan Isenabasa Barelang terus dilakukan. Sebagai tindak lanjut penyelamatan aset yang diduga telah dialihkan kepada pihak lain, Tim Peduli Isenabasa melakukan audiensi dengan Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, pada Jumat (24/7/2026).
‎
‎Dalam pertemuan tersebut, Tim Peduli Isenabasa memaparkan kronologi dugaan pengalihan lahan seluas sekitar 2,3 hektare di kawasan Batam Centre yang sejak awal dialokasikan Otorita Batam untuk pembangunan kawasan budaya lima sub-etnis Batak.
‎
‎Menurut perwakilan Tim Peduli Isenabasa Jhonson Fidoli Sibuea, Amsakar Achmad mengaku terkejut setelah menerima penjelasan mengenai dugaan beralihnya aset Yayasan Isenabasa kepada yayasan lain.
‎
‎Tim Peduli Isenabasa pun meminta Kepala BP Batam agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut serta merekomendasikan langkah-langkah administrasi untuk mengembalikan aset yang dinilai merupakan hak Yayasan Isenabasa Barelang.
‎
‎Dalam audiensi itu, tim juga menyampaikan hasil penelusuran yang menemukan adanya perubahan data alokasi lahan yang semula tercatat atas nama Yayasan Isenabasa Barelang menjadi atas nama Yayasan Yonkenedia.
‎
‎Perubahan tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas proses administrasi yang dilakukan.
‎
‎”Kami mempertanyakan legalitas pengalihan lahan tersebut. Peralihannya diduga dilakukan tanpa melalui prosedur resmi dan tanpa sepengetahuan pengurus Yayasan Isenabasa,” ujar perwakilan Tim Peduli Isenabasa.
‎
‎Berdasarkan data yang dimiliki, Yayasan Isenabasa Barelang sebelumnya memperoleh Penetapan Lokasi (PL) Nomor 2820090151.C1 yang diterbitkan pada 29 Mei 2008 dengan luas 21.928 meter persegi.
‎
‎Namun, berdasarkan data terbaru, lahan tersebut tercatat menggunakan PL Nomor 224092123 atas nama Yayasan Yonkenedia, dengan peruntukan rumah tapak seluas 12.885 meter persegi, fasilitas sosial swasta/BUMN seluas 5.870 meter persegi, serta kawasan komersial seluas 1.996 meter persegi.
‎
‎Perwakilan Tim Peduli Isenabasa lainya, Wirya, menjelaskan bahwa lahan yang berada di belakang Perumahan Puri Legenda, Batam Centre, sejak awal diperuntukkan sebagai kawasan perkampungan budaya lima sub-etnis Batak, yakni Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, serta Mandailing/Angkola, berikut pembangunan gedung serbaguna sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya masyarakat Batak di Batam.
‎
‎”Ketika kami melakukan pengecekan, ternyata data kepemilikan lahan telah berubah. Kami menduga telah dialihkan kepada Yayasan Yonkenedia,” katanya.
‎
‎Polemik semakin berkembang setelah muncul informasi bahwa Ketua Pembina Yayasan Yonkenedia diduga merupakan orang yang sama dengan Ketua Pembina Yayasan Isenabasa Barelang.
‎
‎Wirya juga menegaskan bahwa dokumen asli alokasi lahan yang diterbitkan Otorita Batam hingga kini masih berada dalam penguasaan Sekretaris Yayasan Isenabasa Barelang, Sabar Malau.
‎
‎Karena itu, pihaknya mempertanyakan bagaimana proses pengalihan administrasi dapat dilakukan apabila dokumen asli tidak pernah diserahkan.
‎
‎”Bagaimana mungkin aset yayasan dialihkan tanpa sepengetahuan pembina, pengurus maupun pengawas? BP Batam perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai proses administrasi tersebut. Mengapa pengalihan dapat dilakukan tanpa penarikan dokumen asli yang sah dari kami,” tegasnya.
‎
‎Sebagai bentuk keseriusan memperjuangkan aset tersebut, para tokoh dan perwakilan lima sub-etnis Batak di Kota Batam telah membentuk Tim Peduli Isenabasa.
‎
‎Tim ini bertugas menelusuri seluruh proses administrasi dan legalitas pengalihan lahan serta menyiapkan langkah hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
‎
‎”Langkah ini kami lakukan untuk menyelamatkan aset yang sejak awal diberikan Otorita Batam untuk kepentingan sosial masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu,” ujar Wirya.
‎
‎Didampingi tim kuasa hukum Yayasan Isenabasa Barelang, pihaknya juga mengungkap adanya dugaan unsur mens rea atau niat jahat dalam proses penguasaan aset tersebut. Namun, mereka menyerahkan pembuktian dugaan tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
‎
‎Hingga berita ini diterbitkan, pihak BP Batam maupun Yayasan Yonkenedia belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pengalihan lahan tersebut.
‎
‎Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. (Tim)

Pembaca : 6
Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain