Connect with us

9info.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun memberikan bantuan kepada warga yang tertimpa musibah kebakaran di Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, Sumut, Selasa (26/7/2022).

Bantuan tersebut di berikan sebagai bentuk rasa keprihatinan Pemkab Simalungun terhadap warganya yang tertimpa musibah, diharapkan melalui bantuan ini dapat meringankan beban warga yang tertimpa musibah.

Bantuan ini diberikan langsung oleh Kadis Sosial Kabupaten Simalungun diwakili Kabid Linjamsos Runiah Esra Sinulingga Bersama staf Dinas Sosial Salmiah Harahap kepada keluarga korban berupa paket sembako.

Pemberian batuan itu disaksikan oleh Camat Tanah Jawa Maryaman Samosir, Pangulu Nangori Balimbingan Jan Waris Gultom, Kasi Kesos Kecamatan Tanah Jawa Imelda Hutagaol, petugas Tagana Donny Kesuma dan Siman Amreyn Gultom.

Sebelumnya, menurut laporan pihak kecamatan yang disampikan kepada Pemkab Simalungun cq. Dinas Sosial Kabupaten Simalungun menjelaskan bahwa, musibah kebakaran terjadi pada 15/7/2022 lalu sekitar pukul 18:00 Wib.

Penyebab kebakaran diketahui berasal dari korsleting listrik, yang mengakibatkan rumah milik keluarga Mesmuliyadi ludes dilalap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, diperkirakan kerugian material yang di alami Mesmuliyadi lebih kurang sebesar Rp. 100 juta. (lsm)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Pekerja Proyek Wisata Rumah Apung di Pematang Silimahuta Diduga Curi Aliran Listrik PLN

Pekerja Proyek Wisata Rumah Apung di Pematang Silimahuta Diduga Curi Aliran Listrik PLN

9info.co.id | SIMALUNGUN – Dugaan pencurian listrik kembali mencuat, kali ini dilakukan oleh pekerja proyek pembangunan wisata rumah apung di kawasan pesisir Danau Toba, Dusun Bage, Nagori Ujung Saribu, Kecamatan Pamatang Silimahuta, Kabupaten Simalungun.

Proyek yang diketahui bersumber dari dana CSR Bank Sumut ini telah berjalan selama 16 hari. Namun, mirisnya, aliran listrik yang digunakan diduga berasal dari sambungan liar tanpa izin resmi dari PLN.

Salah seorang pekerja ketika dikonfirmasi mengaku telah “permisi” kepada pihak PLN, namun tidak bisa menjelaskan kepada siapa izin tersebut diberikan. Bahkan, mereka berdalih tidak mengetahui secara pasti asal-muasal izin sambungan listrik tersebut. Hal ini memunculkan dugaan adanya pencurian arus listrik secara terstruktur di lokasi proyek.

Saat dikonfirmasi pada Jumat (18/4/2025) pukul 11.00 WIB, proyek pembangunan masih berlangsung dan tetap menggunakan arus listrik tanpa izin. Padahal, tindakan ini jelas melanggar hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dalam Pasal 51 ayat (3) disebutkan bahwa penggunaan listrik tanpa hak dapat dikenakan pidana penjara hingga 7 tahun dan denda maksimal Rp2,5 miliar. Sementara itu, Pasal 54 menegaskan hukuman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda Rp5 miliar bagi pelaku pencurian listrik.

Naptali Purba, perwakilan PLN ULP Merek Situgaling, mengaku terkejut saat dikonfirmasi terkait dugaan pencurian tersebut. “Senin kita turun ke lokasi, bang,” ujarnya singkat melalui sambungan telepon.

Pangulu (Kepala Desa) Bage, Atur Girsang, melalui pesan WhatsApp juga membenarkan adanya sambungan listrik ilegal yang digunakan dalam proyek. Ia menjelaskan bahwa para pekerja bukan berasal dari wilayah tersebut, dan kontraktor utama berasal dari Lubuk Pakam.

“Mereka dari luar. Pemborongnya dari Jawa, asal Lubuk Pakam. Proyek ini nanti akan diserahkan ke desa melalui BUMNag jika sudah selesai,” ujarnya.

Warga setempat pun menyayangkan tindakan ilegal yang dilakukan oleh para pekerja. Seorang tokoh masyarakat bermarga Saragih mengecam aksi ini dan meminta agar pihak kepolisian, khususnya Tim Tipidter Polres Simalungun, segera turun tangan dan menindak tegas pelaku.

“Ini jelas pencurian yang merugikan negara. Kalau bisa mereka ditangkap. Sudah sangat keterlaluan,” ucapnya dengan nada kesal.

Masyarakat berharap agar aparat penegak hukum segera bertindak agar proyek wisata yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa tidak tercoreng oleh praktik-praktik ilegal yang melawan hukum. (STP)

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain