Connect with us

9info.co.id | BATAM – Melalui momentum Peringatan Hari Bumi tahun 2026, gerakan berbasis gotong royong terus digalakkan hingga ke tingkat RT/RW.

Melalui Gerakan Masyarakat Batam Aman, Sehat, Resik, dan Indah (Gema Batam ASRI), BP Batam bersama Kementerian Transmigrasi, Forkopimda, PT. MEG dan masyarakat Tanjung Banon, melakukan aksi gotong royong untuk menciptakan lingkungan yang sejuk dan nyaman, Rabu (22/4/2026).

Berlangsung di Kawasan Rempang Eco City, kegiatan Peringatan Hari Bumi tahun 2026 ini mengangkat tema “Dari Rempang untuk Bumi”.

Sebelum pelaksanaan gotong royong, kegiatan ini didahului dengan pengukuhan 6 Satgas, dan penyerahan 300 bibit pohon jati secara simbolis.

Satgas yang dikukuhkan itu diantaranya, Satgas Drainase, Tim Oranye BP Batam dan Pemko Batam, Pasukan Merah BP Batam, Gema Asri, dan Tim Bina Marga dan Sumber Daya Air.

Adapun 6 Satgas yang beranggotakan 600 orang tersebut, akan melakukan pengumpulan sampah di tiga lokasi berbeda. Sampah yang mereka kumpulkan, akan langsung ditimbang oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam. Satgas yang memperoleh sampah terbanyak, akan diberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad menegaskan bahwa Gema Batam ASRI yang telah dimulai sejak bulan Februari lalu ini, merupakan tindak lanjut kebijakan nasional Gerakan Indonesia ASRI yang diinstruksikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

“Seluruh Kecamatan telah mulai kegiatan gotong royong secara berkala dan dengan cara-cara yang variatif. Sampai dengan hari ini, Gema Batam ASRI ini dilaksanakan sampai tingkat RT/RW,” jelasnya.

Lebih lanjut, Amsakar juga berpesan kepada seluruh Satgas yang dikukuhkan untuk dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan. Tidak hanya sebagai bentuk seremonial belaka.

Sehingga, wilayah Tanjung Banon yang merupakan wilayah pengembangan baru oleh Kementerian Transmigrasi ini, bisa menjadi wilayah yang nyaman dan sejuk, serta menjadi tujuan wisata kedepannya.

“Saya bersama ibu Wakil Kepala BP Batam, mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi bentuk atensi kita bersama dalam menjadikan Batam ini sebagai rumah untuk kita semua,” tutupnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan, Sudirman Saad, Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait dan Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur, Mouris Limanto. (EI)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Ombudsman Kepri Soroti Layanan KTP dan Desak Kecamatan Batu Ampar Proaktif Tangani Air dan Sampah

OMBUSDMAN RI PERWAKILAN KEPRI

9info.co.id | BATAM – Ombudsman Kepri Soroti Layanan KTP dan Desak Kecamatan Batu Ampar Proaktif Tangani Air dan Sampah
‎BATAM – Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau melakukan kunjungan ke Kantor Camat Batu Ampar guna memastikan respons pemerintah setempat terhadap berbagai keluhan masyarakat.

‎Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepri, Lagat Siadari, menegaskan bahwa pihak Kecamatan harus menjadi garda terdepan dalam menangani aduan warga, meskipun sejumlah persoalan teknis berada di bawah kewenangan instansi lain.

‎Ia menyoroti persoalan air bersih dan pengelolaan sampah yang kerap dikeluhkan masyarakat. Menurutnya, meski hal tersebut menjadi tanggung jawab BP Batam dan Dinas Lingkungan Hidup, pihak Kecamatan tidak boleh bersikap pasif.

‎“Warga melaporkan keluhan ke Camat atau Lurah saat air mati. Karena itu, Kecamatan harus aktif menagih kepastian kepada BP Batam terkait pembangunan pipa baru agar informasi yang disampaikan ke masyarakat akurat dan tidak menimbulkan kegaduhan,” ujar Lagat.

‎Ia juga meminta agar proyek pembangunan pipa air bersih terus dikawal hingga rampung sesuai target pada Agustus 2026.

‎Selain itu, Ombudsman turut menyoroti persoalan sampah yang sempat viral, termasuk kondisi armada pengangkut yang dinilai tidak layak hingga menyebabkan insiden kendaraan terguling. Kecamatan diminta terus melaporkan kondisi riil di lapangan serta mendorong peremajaan armada demi keselamatan petugas dan kebersihan lingkungan.

‎“Kami tidak ingin masyarakat menyalahkan pihak Kecamatan atas fasilitas yang rusak. Namun, Kecamatan tetap harus responsif agar masalah tidak menumpuk di tingkat bawah,” tambahnya.

‎Dalam kunjungan tersebut, Ombudsman juga menemukan kendala dalam pelayanan administrasi kependudukan, khususnya pencetakan KTP. Sistem dari pusat disebut terkunci pada pukul 14.00 WIB, sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat.

‎“Kecamatan sudah siap melayani, tetapi jika sistem dikunci dari pusat, tentu merugikan warga. Kami akan membantu mengomunikasikan kendala ini agar jam operasional sistem bisa disesuaikan dengan jam kerja pelayanan,” jelas Lagat.
‎Sebagai penutup, ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan kenyamanan fasilitas pelayanan publik, termasuk sirkulasi udara di ruang tunggu.

‎Lagat menegaskan bahwa kehadiran Ombudsman bertujuan memperkuat peran Kecamatan sebagai jembatan aspirasi masyarakat.

‎“Dengan komunikasi yang jujur dan proaktif, diharapkan persoalan besar seperti air dan sampah dapat dikawal bersama hingga tuntas tanpa harus menunggu aksi protes dari warga,” tutupnya.(Tim).

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain