Connect with us

9info.co.id | BATAM – PT PLN Batam menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Minggu (17/8), di Kantor Korporat PLN Batam. Upacara berlangsung khidmat dengan mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Direktur Utama PLN Batam, Kwin Fo, bertindak sebagai Pembina Upacara.

Kegiatan yang dimulai pukul 07.00 WIB ini diikuti jajaran direksi, manajemen, pegawai, satuan pengamanan, hingga tenaga alih daya PLN Batam. Seluruh peserta mengikuti upacara dengan penuh semangat nasionalisme. Menambah kekhidmatan, jajaran direksi mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah sebagai wujud penghormatan terhadap kekayaan budaya Indonesia.

Direktur Utama PLN Batam, Kwin Fo, mengajak seluruh keluarga besar perusahaan untuk senantiasa mengisi kemerdekaan dengan karya nyata dan kontribusi terbaik, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkup pekerjaan.

“Upacara ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan semangat persatuan dan inovasi dalam membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Dengan tema ‘Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju’, kita diajak untuk terus bekerja bersama demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. Semangat ini harus menjadi pedoman dalam setiap langkah kita di PLN Batam,” ujar Kwin Fo.

Sejalan dengan semangat tersebut, PLN Batam juga menegaskan dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam mewujudkan kedaulatan energi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta penguatan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menjadi pijakan penting agar pembangunan nasional semakin inklusif dan berkeadilan.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang menggandeng BPJS Ketenagakerjaan Batam. Bantuan tersebut berupa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kota Batam.

“Pekerja rentan adalah mereka yang berpenghasilan rendah, bekerja dengan kondisi di bawah standar, serta memiliki pekerjaan yang tidak stabil. Perlindungan ini penting sebagai mitigasi risiko yang dapat menyebabkan hilangnya penghasilan pekerja dan keluarganya, khususnya bagi kelompok rentan terkait gender, usia, maupun kondisi disabilitas,” jelas Kwin Fo.

Sejak 2021 hingga 2024, PLN Batam secara konsisten telah mendaftarkan lebih dari 4.500 pekerja rentan sebagai peserta Bukan Penerima Upah (BPU) dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

“Tahun 2025 terasa istimewa, sebab PLN Batam memberikan perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal dengan memberikan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk 3.000 pekerja rentan di Kota Batam. Semoga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para pekerja dan menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk turut serta dalam meningkatkan jaminan sosial bagi para pekerja,” bebernya lagi.

Sebagai bagian dari peringatan HUT ke-80 RI, PLN Batam juga menghadirkan program spesial bertajuk “Semarak Kemerdekaan”. Program ini memberikan diskon biaya tambah daya hingga 80 persen bagi pelanggan rumah tangga 1 phasa, berlaku mulai 15 hingga 30 Agustus 2025.

“Program ini adalah bentuk apresiasi PLN Batam kepada pelanggan sekaligus upaya menghadirkan akses listrik yang lebih besar dengan biaya terjangkau. Kami berharap kemudahan tambah daya ini memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” pungkas Kwin Fo.

Untuk mendapatkan promo ini, pelanggan cukup membawa identitas diri dan bukti pembayaran rekening listrik terakhir ke Kantor Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Batam Center, Nagoya, Batu Aji, atau Tiban.(DN)

Pembaca : 367
Related Topics:
Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Tim Peduli Isenabasa Temui Amsakar, Dugaan Pengalihan Aset 2,3 Hektare Bikin Kepala BP Batam Terkejut

Tim Peduli Isenabasa Temui Amsakar, Dugaan Pengalihan Aset 2,3 Hektare Bikin Kepala BP Batam Terkejut

9info.co.id | BATAM – Upaya memperjuangkan aset Yayasan Isenabasa Barelang terus dilakukan. Sebagai tindak lanjut penyelamatan aset yang diduga telah dialihkan kepada pihak lain, Tim Peduli Isenabasa melakukan audiensi dengan Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, pada Jumat (24/7/2026).
‎
‎Dalam pertemuan tersebut, Tim Peduli Isenabasa memaparkan kronologi dugaan pengalihan lahan seluas sekitar 2,3 hektare di kawasan Batam Centre yang sejak awal dialokasikan Otorita Batam untuk pembangunan kawasan budaya lima sub-etnis Batak.
‎
‎Menurut perwakilan Tim Peduli Isenabasa Jhonson Fidoli Sibuea, Amsakar Achmad mengaku terkejut setelah menerima penjelasan mengenai dugaan beralihnya aset Yayasan Isenabasa kepada yayasan lain.
‎
‎Tim Peduli Isenabasa pun meminta Kepala BP Batam agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut serta merekomendasikan langkah-langkah administrasi untuk mengembalikan aset yang dinilai merupakan hak Yayasan Isenabasa Barelang.
‎
‎Dalam audiensi itu, tim juga menyampaikan hasil penelusuran yang menemukan adanya perubahan data alokasi lahan yang semula tercatat atas nama Yayasan Isenabasa Barelang menjadi atas nama Yayasan Yonkenedia.
‎
‎Perubahan tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas proses administrasi yang dilakukan.
‎
‎”Kami mempertanyakan legalitas pengalihan lahan tersebut. Peralihannya diduga dilakukan tanpa melalui prosedur resmi dan tanpa sepengetahuan pengurus Yayasan Isenabasa,” ujar perwakilan Tim Peduli Isenabasa.
‎
‎Berdasarkan data yang dimiliki, Yayasan Isenabasa Barelang sebelumnya memperoleh Penetapan Lokasi (PL) Nomor 2820090151.C1 yang diterbitkan pada 29 Mei 2008 dengan luas 21.928 meter persegi.
‎
‎Namun, berdasarkan data terbaru, lahan tersebut tercatat menggunakan PL Nomor 224092123 atas nama Yayasan Yonkenedia, dengan peruntukan rumah tapak seluas 12.885 meter persegi, fasilitas sosial swasta/BUMN seluas 5.870 meter persegi, serta kawasan komersial seluas 1.996 meter persegi.
‎
‎Perwakilan Tim Peduli Isenabasa lainya, Wirya, menjelaskan bahwa lahan yang berada di belakang Perumahan Puri Legenda, Batam Centre, sejak awal diperuntukkan sebagai kawasan perkampungan budaya lima sub-etnis Batak, yakni Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, serta Mandailing/Angkola, berikut pembangunan gedung serbaguna sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya masyarakat Batak di Batam.
‎
‎”Ketika kami melakukan pengecekan, ternyata data kepemilikan lahan telah berubah. Kami menduga telah dialihkan kepada Yayasan Yonkenedia,” katanya.
‎
‎Polemik semakin berkembang setelah muncul informasi bahwa Ketua Pembina Yayasan Yonkenedia diduga merupakan orang yang sama dengan Ketua Pembina Yayasan Isenabasa Barelang.
‎
‎Wirya juga menegaskan bahwa dokumen asli alokasi lahan yang diterbitkan Otorita Batam hingga kini masih berada dalam penguasaan Sekretaris Yayasan Isenabasa Barelang, Sabar Malau.
‎
‎Karena itu, pihaknya mempertanyakan bagaimana proses pengalihan administrasi dapat dilakukan apabila dokumen asli tidak pernah diserahkan.
‎
‎”Bagaimana mungkin aset yayasan dialihkan tanpa sepengetahuan pembina, pengurus maupun pengawas? BP Batam perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai proses administrasi tersebut. Mengapa pengalihan dapat dilakukan tanpa penarikan dokumen asli yang sah dari kami,” tegasnya.
‎
‎Sebagai bentuk keseriusan memperjuangkan aset tersebut, para tokoh dan perwakilan lima sub-etnis Batak di Kota Batam telah membentuk Tim Peduli Isenabasa.
‎
‎Tim ini bertugas menelusuri seluruh proses administrasi dan legalitas pengalihan lahan serta menyiapkan langkah hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
‎
‎”Langkah ini kami lakukan untuk menyelamatkan aset yang sejak awal diberikan Otorita Batam untuk kepentingan sosial masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu,” ujar Wirya.
‎
‎Didampingi tim kuasa hukum Yayasan Isenabasa Barelang, pihaknya juga mengungkap adanya dugaan unsur mens rea atau niat jahat dalam proses penguasaan aset tersebut. Namun, mereka menyerahkan pembuktian dugaan tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
‎
‎Hingga berita ini diterbitkan, pihak BP Batam maupun Yayasan Yonkenedia belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pengalihan lahan tersebut.
‎
‎Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. (Tim)

Pembaca : 3
Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain