Connect with us

9info.co.id – Presiden Joko Widodo akan melakukan teguran keras jika ada infrastruktur yang dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak sesuai dan perhatikan faktor lingkungan.

Hal tersebut disampaikan dalam keterangannya usai meninjau proyek IKN-Segmen-3B”>pembangunan Jalan Tol IKN Segmen 3B, Ruas Kariangau – Sp. Tempadung, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (22/02/2023).

“Karena konsep kota yang ingin kita hadirkan di Ibu Kota Nusantara adalah konsep lingkungan, sehingga sekecil apa pun yang berkaitan dengan lingkungan itu harus diperhatikan,” tegasnya.

Menurut presiden, dirinya akan secara tegas memberi teguran jika ditemukan aktivitas pembangunan yang tidak memperhatikan pelestarian lingkungan. “Saya pastikan, pasti akan saya tegur, karena konsepnya sekali lagi adalah konsep lingkungan,” tambahnya lagi.

Kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur, tersebut dirangkaikan kegiatan Presiden Jokowi membuka Muktamar ke-XVIII Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah di Kota Balikpapan.

Presiden pada hari yang sama juga diagendakan meninjau Proyek Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN), Segmen 3B, Ruas KKT Kariangau – Sp. Tempadung, Kota Balikpapan.

Namun sebelum mencapai lokasi yang direncanakan, kendaraan rombongan melintasi pembangunan proyek jalan tol, dan presiden meminta Asisten Ajudan Presiden Kompol Syarif Fitriansyah untuk berhenti. Melalui radio komunikasi, ia menginformasikan kepada seluruh rombongan. “Bapak minta berhenti di sini,” ucap Syarif.

Titik Peninjauan

Lokasi tersebut adalah titik tinjauan ruas Jalan Tol 3A-3B STA 13+700, dimana ruas Jalan Tol 3A menuju ke KM 8 Jalan Tol Balikpapan Samarinda (BalSam) dan ruas Jalan Tol 3B menuju ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Di lokasi tersebut, Presiden yang didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono melihat langsung sejumlah pekerjaan yang tengah dilakukan para pekerja proyek. Presiden meyakini, proyek jalan tol IKN tersebut akan rampung pada akhir tahun 2024 mendatang.

“Ini akan diselesaikan insyaallah di 2024 akhir, selesai,” ujarnya usai meninjau proyek Jalan Tol IKN, Segmen 3B, Ruas KKT Kariangau – Sp. Tempadung, Kota Balikpapan seperti dikutip dari presidenri.go.id laman resmi Presiden Republik Indonesia yang menyajikan kabar dan dokumentasi kepresidenan teraktual.

Presiden juga mengatakan bahwa pembangunan jalan tol sepanjang 47 KM tersebut akan mempersingkat waktu tempuh perjalanan dari Balikpapan menuju kawasan inti IKN menjadi hanya dalam waktu 30 menit.

“Ini jalan tol dari Balikpapan menuju ke kawasan inti yang jaraknya kurang lebih 40-an kilo ditempuh kurang lebih 30 menit dari Balikpapan,” jelasnya.

Setelah meninjau sekitar 30 menit di lokasi tersebut, rombongan melanjutkan perjalanan untuk meninjau lokasi proyek jalan tol di titik berikutnya, yaitu Segmen 3B, Ruas KKT Kariangau – Sp. Tempadung, Kota Balikpapan.

Ikut mendampingi presiden dalam peninjauan tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

Harapkan Dukungan Masyarakat

Dalam kesempatan terpisah Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga menjelaskan, bahwa jalan tol yang menghubungkan Balikpapan dengan kawasan inti IKN direncanakan dibangun sepanjang 47 KM. Jalan tersebut juga akan dilengkapi terowongan bawah laut.

“Rencana awal, kita akan membangun sepanjang 47 km dengan ada immersed tunnel (terowongan bawah laut) sepanjang kurang lebih 1,5 km,” jelas Danis.

Ia berharap proyek pembangunan jalan tol IKN tersebut dapat berjalan dengan lancar dan selesai sesuai target yang telah ditentukan. Untuk itu juga berharap dukungan dari masyarakat sekitar demi pembangunan jalan tersebut.

Gagasan Bung Karno

Sebelum kunjungan tersebut, Presiden Jokowi saat memberikan sambutan Pembukaan Muktamar ke-XVIII Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, yang digelar di Balikpapan Sport and Convention Center, Kota Balikpapan menyatakan kembali, bahwa pemindahan ibu kota bukan sekedar pemindahan fisik terkait bangunan atau gedung-gedung pemerintahan. Melainkan, pemindahan budaya kerja dan pola pikir baru disertai dengan sistem dan sumber daya manusia yang dipersiapkan dengan baik.

Presiden juga mengungkapkan sejumlah alasan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan mengingatkan, bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN di Provinsi Kalimantan Timur bukan gagasan dirinya. Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno telah menggagas pemindahan ibu kota sejak tahun 1960 yang lalu.

“Ini sudah sejak Bung Karno tahun 60, Bung Karno sudah akan memindahkan Ibu Kota Jakarta itu ke Kalimantan, yaitu di Palangkaraya,” ungkapnya.

Presiden meyakini proyek IKN akan rampung dalam 15 hingga 20 tahun mendatang dan menjadi kota pusat pemerintahan. Sedangkan Jakarta, meski tidak lagi menjadi ibu kota negara, akan tetap diperbaiki dan menjadi kota bisnis, pariwisata, hingga ekonomi. (Mat)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

BP Batam Jemput Bola, 11 Titik Banjir Langsung Disisir Setelah RDP DPR RI

TITIK BANJIR

9info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam bergerak cepat merespons masukan Komisi VI DPR terkait penanganan banjir dan genangan air di Kota Batam.

Hanya sehari setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta, Rabu (17/6/2026), BP Batam langsung menerjunkan tim untuk mengecek 11 titik rawan banjir di wilayah tersebut.

Peninjauan lapangan ini dipimpin langsung oleh Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto dan Direktur Pembangunan Infrastruktur, Wulung Wardhana beserta jajaran.

Guna menyelaraskan langkah, BP Batam juga menggandeng Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Metra Dinata, serta para camat setempat.

Sebelas lokasi yang ditinjau mencakup sejumlah kawasan strategis, antara lain Orchard Park di Batam Kota, Kampung Jabi, SDN 010 Nongsa, Sekupang, Batu Aji, Sagulung, hingga area depan Panbil Industrial Estate yang belakangan kerap tergenang saat hujan deras.

Langkah ini diambil setelah Anggota Komisi VI DPR Sturman Panjaitan menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas drainase dalam RDP sehari sebelumnya.

Sturman mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Batam yang pesat harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur pengendali banjir yang mumpuni.

Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto menegaskan, verifikasi faktual di lapangan ini sangat krusial untuk memetakan akar masalah secara akurat sebelum merumuskan solusi teknis.

“Kami turun langsung untuk memastikan kondisi di lapangan karena setiap lokasi memiliki karakteristik persoalan yang berbeda. Penanganannya harus terukur, tepat sasaran, dan terkoordinasi,” ujar Mouris.

Ia menambahkan, respons cepat ini merupakan instruksi langsung dari Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra.

Keduanya menekankan agar setiap aspirasi publik maupun legislatif segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan.

“Bapak Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Ibu Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, selalu menegaskan bahwa persoalan masyarakat tidak boleh berhenti pada pembahasan di ruang rapat. Setiap masukan, termasuk yang disampaikan DPR RI, harus segera diterjemahkan menjadi langkah nyata dan solusi di lapangan,” tegas Mouris.

Melalui peninjauan bersama Pemerintah Kota Batam ini, skema penanganan di setiap titik mulai disusun.

Rencana kerja tersebut meliputi normalisasi saluran air, peningkatan kapasitas drainase, evaluasi pola aliran, hingga kolaborasi teknis lintas sektoral demi mewujudkan infrastruktur Batam yang andal dan berkelanjutan. (RUD)

 

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain