Connect with us

9info.co.id | BATAM – Aktivitas reklamasi dan proyek cut and fill yang kian masif di wilayah pesisir dan kawasan lindung Kota Batam kian memicu kekhawatiran. Tidak hanya merusak ekosistem mangrove dan memperparah kondisi infrastruktur jalan, proyek-proyek ini juga diduga kuat tak memberikan kontribusi sepadan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau.

Pantauan di lapangan menunjukkan, puluhan kendaraan berat seperti dumptruck dan alat berat lain beroperasi hampir setiap hari di berbagai lokasi rawan lingkungan, mulai dari Tanjung Pinggir, Tanjung Riau, Nongsa, Teluk Mata Ikan, Teluk Tering, hingga kawasan hinterland seperti Dapur 12 dan Tembesi. Mirisnya, mayoritas kendaraan ini menggunakan plat nomor dari luar Kepulauan Riau seperti BM (Riau), B (Jakarta), BE (Lampung), BG (Palembang), BH (Jambi), D (Bandung), F (Bogor), BK (Sumut), hingga BA (Sumbar).

Kehadiran armada luar daerah ini tidak hanya menyisakan kerusakan fisik di ruas-ruas jalan, tetapi juga memicu ketimpangan fiskal karena kendaraan-kendaraan tersebut tidak tercatat sebagai kontributor pajak di Kepri. Belum lagi persoalan lingkungan yang ditimbulkan akibat reklamasi tak terkendali, pembabatan mangrove, serta polusi debu dan kebisingan yang dikeluhkan warga sekitar.

Sekretaris DPD Projo Kepri, Dado Herdiansyah, menyebutkan bahwa ini merupakan bentuk pembiaran dan kelalaian serius dari pemerintah dan instansi terkait.

“Bayangkan, kendaraan dari luar daerah menggunakan jalan-jalan kita, merusak aspal, dan membantu proyek-proyek yang merusak lingkungan, tapi tak satu rupiah pun masuk ke kas daerah. Ini pelanggaran nyata tapi terkesan dibiarkan,” ujar Dado, tegas.

Lebih parah lagi, menurut sumber internal dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, sebagian besar proyek reklamasi dan pematangan lahan yang saat ini berjalan tidak mengantongi dokumen Amdal maupun izin lingkungan resmi. Hal ini memperkuat dugaan adanya pelanggaran berlapis, mulai dari tata ruang, perpajakan, hingga perlindungan ekosistem.

Pemerintah Kota Batam, BP Batam, Bapenda Kepri, dan Ditlantas Polda Kepri didesak untuk segera:

1. Menertibkan kendaraan berat non-plat BP yang beroperasi di wilayah Batam.

2. Memeriksa dokumen dan legalitas proyek-proyek reklamasi dan cut and fill

3. Menghentikan sementara seluruh kegiatan reklamasi di sempadan pantai dan kawasan hutan lindung hingga seluruh perizinan terpenuhi.

Pertanyaan Mendasar yang Muncul:

1. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh UPT Dispenda Kepri terhadap kendaraan dumptruck non-plat BP yang beroperasi untuk cut and fill di Kota Batam?

2. Apakah kendaraan-kendaraan tersebut memberi kontribusi terhadap PAD Provinsi Kepri dari sektor pajak kendaraan bermotor? Jika tidak, langkah apa yang diambil untuk menindak dan mengoptimalkan potensi pemasukan daerah?

Tak hanya itu, warga di beberapa wilayah seperti Tiban dan Batu Besar mengeluhkan dampak langsung dari konvoi dumptruck—debu, kebisingan, hingga tumpahan tanah akibat muatan tanpa penutup menjadi pemandangan sehari-hari yang mengancam keselamatan pengguna jalan dan kenyamanan hidup.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan soal siapa pemilik atau operator utama armada dumptruck luar daerah yang marak di Batam. Namun dugaan mengarah ke jaringan kontraktor besar yang diduga telah menguasai proyek reklamasi di berbagai titik strategis.

Publik mendesak adanya transparansi dan langkah hukum tegas dari aparat penegak hukum serta peninjauan ulang terhadap proyek-proyek reklamasi yang mencederai aturan dan lingkungan hidup di Batam.(Tim)

Pembaca : 422
Related Topics:
Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Volume Peti Kemas Direct Call Tembus 58 Ribu TEUs, TPK Batu Ampar Kian Kokoh sebagai Gerbang Logistik Internasional

PETI KEMAS

9info.co.id | BATAM – Kinerja layanan direct call internasional di Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Berdasarkan data operasional Batu Ampar Container Terminal, jumlah direct call internasional pada Januari-Mei 2026 mencapai 106 call meningkat 212% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencatatkan 34 call.

Dari sisi volume peti kemas tercatat sebanyak 58.237 TEUs atau meningkat 125% dari 25.904 TEUs peti kemas direct call di periode Januari-Mei 2025.

Peningkatan jumlah kunjungan kapal dan volume peti kemas pelayaran langsung atau direct call tersebut menjadi indikator semakin kuatnya daya saing pelabuhan Batam dalam mendukung arus perdagangan internasional dan konektivitas logistik kawasan.

Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, menilai perkembangan tersebut menjadi bukti semakin kuatnya posisi Batam dalam jaringan logistik regional, khususnya di jalur perdagangan internasional kawasan Selat Malaka.

“Jaringan direct call internasional TPK Batu Ampar saat ini telah menjangkau sedikitnya tujuh negara utama di Asia. Konektivitas ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan kelancaran rantai pasok dan memperkuat peran Batam sebagai pusat logistik, perdagangan, dan industri yang terintegrasi dengan pasar global,” jelas Denny yang turut didampingi Direktur Badan Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan, Benny Syahroni di Batam Centre, Selasa (2/6).

Ia berkomitmen bahwa pihaknya akan terus mendorong peningkatan kualitas layanan kepelabuhanan bersama mitra pengelola, termasuk pengembangan fasilitas terminal, digitalisasi layanan, serta kolaborasi dengan pelayaran internasional guna membuka peluang rute-rute baru yang dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan nasional.

“Ke depan, BP Batam bersama mitra pengelola akan terus memperkuat konektivitas internasional melalui peningkatan kapasitas terminal, optimalisasi layanan, dan perluasan kerja sama dengan pelayaran global. Dengan pertumbuhan direct call dari sisi kunjungan kapal dan volume peti kemas, Terminal Peti Kemas Batu Ampar semakin menunjukkan perannya sebagai gerbang logistik internasional yang strategis dan pusat distribusi perdagangan di kawasan Selat Malaka,” tegas Denny.

Direktur Badan Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan, Benny Syahroni, menambahkan bahwa capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelayaran internasional terhadap layanan dan fasilitas di TPK Batu Ampar.

“Peningkatan frekuensi layanan dan volume peti kemas direct call menjadi indikator bahwa berbagai upaya peningkatan layanan, efisiensi operasional, dan pengembangan infrastruktur pelabuhan yang dilakukan BP Batam telah berjalan pada arah yang tepat,” ujar Benny.

Ia menambahkan, pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan frekuensi layanan dari pelayaran eksisting serta hadirnya layanan baru.

Jika pada periode Januari-Mei 2025 direct call internasional hanya dilayani oleh SITC dan Evergreen, maka pada periode Januari-Mei 2026 jaringan layanan tersebut semakin diperkuat dengan bergabungnya Samudera dan COSCO Shipping.

Disebutkan, layanan direct call internasional dilayani oleh SITC sebanyak 55 call dengan volume 32.266 TEUs, Evergreen sebanyak 30 call dengan volume 14.792 TEUs, Samudera sebanyak 11 call dengan volume 7.103 TEUs, serta COSCO Shipping sebanyak 10 call dengan volume 4.077 TEUs.

Menurut Benny, kehadiran layanan baru tersebut memperluas pilihan konektivitas bagi pelaku usaha dan memberikan efisiensi yang lebih baik dalam distribusi barang ekspor maupun impor.

“Semakin banyaknya pelayaran yang membuka layanan direct call ke Terminal Peti Kemas Batu Ampar memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha karena dapat mempersingkat waktu pengiriman, meningkatkan kepastian jadwal, serta menekan biaya logistik. Hal ini tentu akan mendukung daya saing industri dan investasi di Kota Batam sebagai komitmen Kepala BP Batam dan Wakil Kepala BP Batam,” tambahnya.

Dari sisi konektivitas, layanan direct call internasional TPK Batu Ampar saat ini telah terhubung langsung dengan berbagai pelabuhan utama di Asia, antara lain Shanghai, Ningbo, Shekou, Nansha, Yangpu, dan Qinzhou di Tiongkok; Haiphong dan Ho Chi Minh City di Vietnam; Port Klang, Kuantan, Kota Kinabalu, dan Kuching di Malaysia; Singapura; Laem Chabang di Thailand; Sihanoukville di Kamboja; serta Yangon di Myanmar. (F/AP)

Pembaca : 9
Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain