Connect with us
JAMES SUMIHAR SIBARANI,SH.

Resmi Pimpin Prawiro IGMP Kepri, James Sumihar Sibarani : Prawiro IGMP Kepri Dukung dan Menangkan Prabowo-Gibran 2024

More Videos

9Info.co.id | BATAM – James Sumihar Sibarani pimpin Prawiro Indonesia Garuda Merah Putih (IGMP) Provinsi Kepri. Pelantikan dan sekaligus Deklarasi Akbar dukungan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

James Simuhar Sibarani dilantik langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Mayjen (purn) Glenny Kairupan, Ketua DPN Prawiro Mayjen (purn) Sabar Yudho, Sekjen DPN Prawiro Mayjen (purn) Winston Simanjuntak, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Ketua DPP Gerindra Endipat Wijaya, Ketua TKD Provinsi Kepri Asman Abnur dan sejumlah pejabat serta partai koalisi Indonesia Maju.

“Kami akan menjalankan program sosialisasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, dengan fokus utama di Kota Batam. Selain itu, kami juga akan memberikan pelayanan konsultasi hukum gratis untuk membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya,” kata Ketua DPD Prawiro IGMP James Simuhar Sibarani usai pelantikan yang berkomitmen untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat Kepri.

Selain kegiatan sosialisasi, DPD Prawiro juga menyatakan kesiapannya untuk berperan aktif dalam konteks politik, terutama menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun depan. Relawan Prawiro bersedia ditempatkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disetujui oleh partai koalisi. Tujuannya adalah memastikan jalannya proses pemilihan yang adil dan bersih.

“Relawan kami akan bekerja sama dengan partai koalisi untuk menjaga integritas Pilpres. Kami akan mengawasi setiap TPS agar tidak ada kampanye hitam yang merugikan proses demokrasi. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan objektif,” ujarnya.

Lebih lanjut kata James, Parwiro akan melibatkan relawan untuk menjadi saksi khusus di setiap TPS, sebagai langkah konkret untuk mengawal jalannya pemilihan. Seluruh relawan, baik yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi maupun yang fokus pada pengawasan Pilpres, akan dilibatkan dalam proses ini.

“Prawiro disetiap daerah sudah ada SK dan sudah diterbitkan. Kami ingin memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat Kepri,” ujarnya.

Sementara, Gubenur Kepri Ansar Ahmad menambahkan, bahwa Prawiro Indonesia Garuda Merah Putih merupakan anak-anak bangsa yang bersedia menjadi relawan yang memang selama ini bekerja bukan karena dibayar, tetapi karena mereka memiliki inisiatif agar Indonesia maju.

“Mereka tadi juga sudah menyampaikan deklarasi dukungan kepada salah satu calon presiden dan wakil presiden. Nah, kita juga berharap tentunya Prawiro Indonesia Garuda Merah Putih Kepri, yang tadi sudah dikukuhkan, nantinya akan melanjutkan pengabdiannya,” harap Ansar.

Masih katanya, karena penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, menjadi bagian dari komponen bangsa dan kompenen daerah yang lain, untuk bersama-sama melanjutkan pembangunan di Kepri.

Ansar juga berpesan agar Prawiro Kepri bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, tentang demokarsi yang baik dengan mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan dan kedamaian.

“Melihat performance pengurus DPD Prawiro Kepri yang baru dilantik, kita yakin mereka punya kompetensi dan kapasitas untuk melakukan hal itu bersama-sama masyarakat. Mudah-mudahan Prawiro ke depan bisa menjadi andalan kita,” imbuhnya. (DN)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Ombudsman Kepri Soroti Layanan Administrasi Hingga Masalah Tambang Ilegal di Kecamatan Nongsa

9info.co.id | BATAM – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melakukan kunjungan lapangan dan berdiskusi langsung di Kantor Kecamatan Nongsa, Kota Batam (20/05/2026).

Pertemuan ini bertujuan untuk memantau langsung kualitas pelayanan publik di tingkat bawah, sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dan aparat pemerintah setempat.

Dalam diskusi bersama perwakilan Kecamatan Nongsa, Kelurahan, serta Bagian Organisasi Pemko Batam, Ombudsman menyoroti tiga isu utama yakni persuratan, tambanh ilegal dan kenyamanan ruang pelayanan.

Ombudsman Kepri menaruh perhatian khusus pada banyaknya keluhan terkait desakan pembuatan Surat Keterangan oleh masyarakat maupun instansi lain—seperti untuk urusan sertifikat tanah (BPN), perbankan, hingga perpindahan barang.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Dr. Lagat Siadari, mengingatkan agar pihak Kelurahan dan Kecamatan tidak dipaksa mengeluarkan surat atau dokumen yang sebenarnya bukan menjadi wewenang.

“Hal ini penting untuk menghindari risiko hukum atau masalah keuangan di masa depan,” pungkasnya.

Ombudsman juga mendukung penuh langkah Pemerintah Kota Batam yang saat ini sedang memperbaiki Peraturan Wali Kota (Perwako) agar standar pelayanan di seluruh Kelurahan dan Kecamatan se-Kota Batam menjadi lebih jelas dan seragam.

Isu lingkungan juga menjadi bahasan serius. Pihak kelurahan melaporkan bahwa aktivitas penambangan pasir ilegal masih sering “kucing-kucingan” dan beroperasi pada malam hari (mulai jam 10 malam hingga subuh), seperti di area Kampung Terih/Simpang Peti.

Aktivitas ini sangat membahayakan masyarakat karena ceceran pasir membuat jalan raya menjadi licin, ditambah banyaknya truk lori yang melaju kencang hingga memicu kecelakaan.

Mengingat penindakan tambang ilegal (terutama di hutan lindung) bukan wewenang Kecamatan atau Kelurahan, Ombudsman menyarankan agar Pemko Batam segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Sementara itu, pihak Kecamatan dan Kelurahan bertugas memantau dan memberikan informasi awal.

Ombudsman juga meminta pemerintah memikirkan solusi yang bijak sebelum menutup tambang tersebut, seperti mencarikan lapangan kerja alternatif bagi warga lokal yang terdampak, serta memastikan pasokan pasir legal aman agar harga bahan bangunan di pasar tidak melonjak.

Terakhir, Ombudsman Kepri mengingatkan pentingnya kenyamanan fisik kantor pelayanan.

“Kantor camat dan lurah adalah wajah terdepan pemerintah, sehingga fasilitasnya harus membuat masyarakat nyaman,” ujar Lagat.

Melalui kunjungan ini, Ombudsman Kepri berkomitmen untuk terus mengawal perbaikan layanan publik di Kecamatan Nongsa demi memberikan kepastian hukum, kenyamanan, dan keadilan bagi seluruh warga Kota Batam. (Tim).

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain

Exit mobile version