9info.co.id – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) pada Rabu (5/4/2023).
Kunjungan ini ditujukan untuk mengetahui lebih lanjut tata kelola limbah di Kota Batam.
Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ismail memimpin rombongan sebanyak 17 orang, dan disambut langsung oleh Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam, Binsar Tambunan, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait dan GM Pengelolaan Lingkungan BP Batam, Iyus Rusmana di Marketing Center BP Batam.
Dalam kesempatan pertama, secara gamblang Ismail menyampaikan kondisi tata kelola limbah di Provinsi DKI Jakarta yang memasuki fase pembenahan, pasca disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara.
Pengelolaan Air Limbah (PAL) adalah salah satu sektor yang digesa pemerintah Provinsi DKI Jakarta optimalisasi pembangunan jaringan maupun instalasinya.
Selain itu, dengan adanya rencana pembangunan utilitas bawah tanah, Provinsi DKI Jakarta ingin memastikan proses pembangunan baik di atas permukaan maupun di bawah tanah dapat terlaksana dengan baik.
Ismail juga menambahkan, selama 2 tahun terakhir pengelolaan limbah B3 Provinsi DKI Jakarta ditangani oleh swasta. Untuk itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk mengambil alih dan memperlajari konsep pengelolaan lingkungan di Batam.
โKami memilih Batam karena kami yakin Batam memiliki kemampuan lebih dalam pengelolaan limbah, mengingat banyaknya kawasan industri yang menghasilkan limbah B3. Kami juga menilai pengelolaan limbah Batam sudah sangat optimal,โ ujar Ismail.
โDan dari pemaparan BP Batam, kami tertarik untuk mengesksplor lebih lanjut dari aspek ekonominya, dan harapannya kami bisa mensinergikan dan akselerasi pembangunan yang sama,โ pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam, Binsar Tambunan menyampaikan apresiasinya terhadap kepercayaan yang diberikan oleh Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Sesuai dengan arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, bahwa Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan harus berperan aktif dalam memastikan limbah yang dihasilkan di kawasan industri dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.
BP Batam telah menerapkan standar internasional dalam pengelolaan limbah, seperti ISO 14001 dan OHSAS 18001, untuk memastikan bahwa pengelolaan limbah dilakukan dengan cara yang aman, efektif, dan ramah lingkungan.
Selain itu, BP Batam juga memiliki sistem pemantauan lingkungan yang terintegrasi untuk memonitor kualitas air di kawasan Batam. Dengan pemantauan ini, BP Batam dapat mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dari limbah industri dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi dampak tersebut.
Binsar juga menjelaskan secara detail strategi pengelolaan lingkungan, penanganan limbah baik limbah domestik maupun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), penyediaan air baku, serta penanganan lingkungan lainnya dengan target Batam akan semakin maju dengan lingkungan yang tertata dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
โDengan komitmen dan inovasi BP Batam dalam tata kelola limbah, pengelolaan limbah di Kota Batam dapat dilakukan dengan baik dan lingkungan tetap terjaga,โ ujar Binsar
โKami dengan tangan terbuka menyambut rekan-rekan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta untuk bersinergi pada sektor tata kelola limbah,โ lanjutnya.
Setelah pertemuan ini, diagendakan kunjungan lapangan ke fasilitas Kawasan Pengelolaan Limbah BP Batam, pada Kamis (6/4/2023) mendatang. (Mat)
Atasi Banjir, Li Claudia Minta Pejabat Pemko, BP Batam dan Pengusaha Respon Cepat
9info.co.id | BATAM – Pencegahan dan penanganan banjir di Kota Batam menjadi perhatian serius pemerintah daerah saat ini. Tak hanya pemerintah, banjir yang terus berulang dan makin meluas saat musim hujan akan menjadi perhatian semua pihak termasuk masyarakat yang kerap menjadi langganan banjir saat musim hujan.
Wakil Walikota Batam Li Claudia Chandra memberikan perhatian khusus dengan meminta semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga camat dan lurah serta para deputi dan pejabat teras di BP Batam untuk turun langsung dan respon cepat ke lapangan.
“Pimpinan OPD di Pemko Batam dan para deputi saya minta untuk terjun ke lapangan mengidentifikasi penyebab serta merumuskan solusi pencegahan dan penanganan jangka pendek dan jangka panjang,” ujar Li Claudia Candra.
Selain pimpinan OPD, deputi dan para pejabat lainnya, Wakil Kepala BP Batam ini juga minta pengusaha terutama perusahaan yang melaksanakan ‘cut and fill’ lahan untuk ikut membantu mengatasi masalah dengan tidak membiarkan lahan terbuka yang berpotensi mengakibatkan air tadah hujan langsung tumpah ke jalan dan drainase.
“Pengusaha juga kami ajak untuk duduk bersama mencari solusi jangka pendek dan panjang untuk mengatasi banjir selain diminta untuk melaksanakan cut and fill sesuai aturan yang berlaku yakni tidak menimbulkan penyebab baru. Kami akan tegas jika proses cut and fill tidak sesuai aturan.
Li Claudia juga minta masyarakat untuk ikut berpartisipasi mencegah terjadinya banjir yakni tidak membuang sampah sembarangan dan tidak membangun bangunan di pinggiran drainase yang berpotensi mengganggu aliran drainase.
“Saat ini ada sebanyak 23 lokasi banjir se Kota Batam yang membutuhkan penanganan cepat dan solutif karena kondisi tersebut merupakan persoalan bersama. Masyarakat juga akan terdampak. Jadi kami minta agar kita tidak membuang sampah sembarangan serta tidak menutup parit atau saluran air lainnya dengan beton atau bangunan ilegal lainnya,” tegasnya.(DN)