M.YUNUS LUBIS - KETUA RT 03 PASAR ANGKASA

Ketua RT Lubuk Baja Kecam Rencana Penertiban 42 Kios UMKM: “SP3 Sepihak, Rugikan Warga Kecil”

9info.co.id | BATAM – Ketua RT 003 RW 008 Kelurahan Lubuk Baja, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, M. Yunus Lubis, mengecam keras rencana penertiban 42 kios milik pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Bangunan Liar Kota Batam.

Menurut Yunus, surat peringatan ke-3 (SP3) yang dikeluarkan oleh tim terpadu dinilai sepihak dan tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat kecil. “Kios-kios itu bukan bangunan liar. Itu hasil relokasi resmi pedagang kaki lima dari Pujabahari dan Kampung Pelita depan Aston pada tahun 2016. Sekarang mereka mau ditertibkan begitu saja. Apa urgensinya?” tegasnya saat ditemui di lokasi, Minggu (21/4).

Yunus mengaku keberatan keras apabila penertiban kios dilakukan hanya demi mengakomodasi kepentingan segelintir oknum atau pengusaha. Ia menilai ada ketimpangan dalam kebijakan penertiban yang dilakukan. “Di lingkungan ini masih banyak bangunan dan usaha yang tidak memiliki izin sempadan, kenapa justru kios UMKM yang jadi sasaran?” ujarnya heran.

Sebanyak 42 kios yang terancam dibongkar berada di kawasan Buffer Zone Komplek Nagoya Point Blok M dan Blok P (Pasar Angkasa), RT 003 RW 008 Kelurahan Lubuk Baja. Kios-kios ini dibangun atas nama Tetap Hutagalung, yang memperoleh surat kuasa khusus No: 18/K-Pdt/JAP-IV/2025 tertanggal 19 April 2025. Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa seluruh kios dibangun atas dasar alokasi pemanfaatan lahan dari BP Batam sejak 2016 dan 2017.

Total 42 kios terdiri dari 27 kios hasil relokasi pedagang Pasar Pujabahari dan 15 kios dari relokasi pedagang kawasan Pelita. Relokasi ini dilakukan berdasarkan kebijakan Pemerintah Kota Batam setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD.

Namun, Tim Terpadu telah mengirimkan tiga kali surat peringatan tertanggal 25 Maret, 10 April, dan 15 April 2025 yang meminta para pedagang mengosongkan tempat usaha mereka paling lambat 20 April 2025. Permintaan tersebut disebut berasal dari PT. Kendo Kharisma Kurnia, yang meminta bantuan untuk penertiban bangunan kios.

“Ini bukan soal legalitas semata. Ini soal keberpihakan terhadap rakyat kecil. Mereka membangun dengan izin dan relokasi yang jelas. Sekarang hanya karena permintaan satu pihak, semuanya mau diratakan begitu saja?” kritik Yunus.

Kuasa hukum Tetap Hutagalung pun telah melayangkan surat keberatan kepada Tim Terpadu dan mendesak agar rencana pembongkaran dihentikan. Mereka juga meminta agar persoalan ini dibahas secara langsung bersama Wali Kota Batam demi solusi yang adil.

Yunus pun berharap agar pemerintah tidak tutup mata terhadap kontribusi para pedagang kecil terhadap ekonomi lokal. “Mereka inilah tulang punggung ekonomi kerakyatan. Jangan sampai pemerintah justru menjadi pihak yang menyakiti rakyat kecil,” tutupnya. (RP)

Pembaca : 372

Up Next

Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo Terima Audiensi Serdik Sespimti Dikreg 34: Perkuat Kepemimpinan Digital dan Sinergi Penegakan Hukum

Don't Miss

42 Kios UMKM Terancam Dibongkar, Perwakilan Pedagang Minta Tim Terpadu Kota Batam Bertindak Bijaksana

Click to comment

Batam

PLN Batam Tegaskan Komitmen Transparansi dan Pemenuhan Hak Pelanggan Pasca-Gangguan Kelistrikan Batam–Bintan

9info.co.id | BATAM – PT PLN Batam memahami berbagai masukan dan aspirasi pelanggan terkait pemberian kompensasi atas gangguan pasokan listrik yang terjadi di wilayah Batam dan Bintan pada 12 Oktober 2026 lalu. Perusahaan menyadari bahwa gangguan tersebut telah berdampak pada aktivitas masyarakat, dunia usaha, serta berbagai sektor pelayanan publik.

Manager Komunikasi dan Humas PLN Batam, Vidya Kartika, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Berbagai masukan yang disampaikan masyarakat menjadi perhatian perusahaan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan keandalan sistem kelistrikan.

“Terkait pemberian kompensasi, PLN Batam menjelaskan bahwa mekanisme dan perhitungannya mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN Batam, serta Keputusan Direksi PT PLN Batam Nomor 0023.K/DIR/2017,” ujar Vidya.

Vidya menambahkan, dalam ketentuan tersebut, pemberian kompensasi didasarkan pada pencapaian indikator Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang telah ditetapkan. Besaran kompensasi dihitung berdasarkan ketentuan dan parameter yang berlaku dengan mempertimbangkan kategori layanan pelanggan.

Bagi pelanggan reguler pascabayar, kompensasi diberikan dalam bentuk pengurangan tagihan sesuai formula yang ditetapkan. Sementara bagi pelanggan prabayar, kompensasi diberikan melalui penambahan energi listrik dalam bentuk token dengan nilai yang setara sesuai ketentuan. Adapun pelanggan layanan khusus atau business-to-business (B2B) mengikuti mekanisme kompensasi berdasarkan jenis layanan dan perjanjian yang berlaku.

Proses perhitungan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi data dan indikator mutu pelayanan melalui sistem administrasi pelayanan perusahaan. Dengan mekanisme tersebut, pemberian kompensasi dilaksanakan secara terukur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, PLN Batam memahami bahwa kepercayaan pelanggan tidak hanya dibangun melalui pemenuhan kewajiban kompensasi, tetapi juga melalui peningkatan kualitas dan keandalan pasokan listrik. Oleh karena itu, perusahaan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan, penguatan infrastruktur, serta penyempurnaan langkah-langkah pengamanan dan mitigasi risiko gangguan.

PLN Batam berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat komunikasi dengan pelanggan, serta menjadikan setiap masukan masyarakat sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

“Terkait kompensasi ini, kami juga sangat terbuka dan pelanggan dapat melihat langsung besarannya di aplikasi bright by PLN Batam, situs resmi kami, atau mendatangi Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) di Baloi, Nagoya, Tiban, dan Batu Aji,” tutup Vidya. (Tim).

Pembaca : 7