Connect with us

9info.co.id | BATAM – Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Tapis Dabbal Siahaan dari Fraksi PDI Perjuangan, kembali menggelar reses masa sidang II tahun 2025 untuk menampung aspirasi warga RW 17 Perumahan Bukit Indah Tahap 1. Acara tersebut berlangsung di fasilitas umum (Fasum) wilayah RT 01 pada Selasa (11/2/2025) pukul 20.00 WIB.

Reses kali ini turut dihadiri oleh Ketua RW 17 Adfenfry Manik, para Ketua RT masing-masing, yakni RT 01 Paulus Purba, RT 02 Jimmi Sitompul, dan RT 03 Rommel Pasaribu, serta puluhan perwakilan warga Perumahan Bukit Indah Tahap 1.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah aspirasi disampaikan oleh warga, antara lain mengenai lowongan kerja yang sulit diakses oleh putra-putri mereka, masalah pengangkutan sampah, pembangunan posyandu, renovasi fasilitas umum (Fasum), pembangunan drainase, penerangan jalan, serta persoalan tiang PLN yang masuk ke lahan rumah warga.

Menanggapi hal tersebut, Tapis Dabbal Siahaan menyampaikan bahwa pihaknya akan memprioritaskan pembangunan renovasi Fasum, penerangan lampu jalan, serta mengupayakan pelatihan keterampilan bagi anak-anak agar lebih mudah diterima bekerja di perusahaan industri di Kota Batam.

“Kami dari Komisi IV selalu berkomunikasi dengan dinas terkait, seperti Disnaker Kota Batam, untuk mengatasi angka pengangguran. Kami juga sudah melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan HRD perusahaan-perusahaan di Batam, membahas alasan perusahaan merekrut tenaga kerja dari luar daerah. Salah satu jawaban yang kami terima adalah bahwa masih banyak tenaga kerja lokal di Batam yang belum memiliki sertifikasi keterampilan dan juga kurang memiliki kemauan untuk bekerja. Oleh karena itu, saya mengajak bapak/ibu untuk mendukung anak-anak kita agar serius bekerja dan mengikuti pelatihan keterampilan yang akan mempermudah mereka diterima di kawasan industri,” ujar Tapis.

Terkait masalah pengangkutan sampah, Tapis mengungkapkan bahwa hal tersebut bukan hanya menjadi persoalan di RW 17, melainkan juga di seluruh kota Batam, khususnya di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Punggur yang sudah sangat penuh.

Tapis Dabbal Siahaan menegaskan akan memprioritaskan pembangunan renovasi Fasum dan penerangan jalan pada anggaran tahun 2026-2027 mendatang.

“Saya tidak ingin berjanji terlalu banyak kepada warga RW 17 Perumahan Bukit Indah ini, namun saya akan prioritaskan apa yang menjadi aspirasi bapak/ibu, yaitu renovasi Fasum, penerangan jalan, dan pelatihan keterampilan kerja untuk anak-anak yang baru tamat sekolah, agar mereka dapat memiliki keterampilan yang memudahkan mereka diterima di perusahaan-perusahaan,” tambahnya.

Mendengar penjelasan tersebut, Adfenfry Manik, Ketua RW 17, mewakili warga, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Tapis Dabbal Siahaan.

“Kami dari warga RW 17 Perumahan Bukit Indah sangat berterima kasih atas kesediaan waktu dan kunjungan Pak Dewan Tapis Dabbal Siahaan yang telah memilih lokasi kami untuk melaksanakan reses dan menampung aspirasi kami. Kami berharap pembangunan yang telah diprioritaskan segera terwujud, dan kami selalu mendoakan agar Pak Tapis tetap sehat dan panjang umur, sehingga dapat terus bekerja untuk warga Batu Aji, khususnya warga RW 17,” pungkasnya.(DN)

Pembaca : 154
Related Topics:
Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Camat Sagulung dan DPRD Batam Tanggapi Keluhan Jemaat GBKP Terkait Penutupan Akses Gereja

Camat Sagulung dan DPRD Batam Tanggapi Keluhan Jemaat GBKP Terkait Penutupan Akses Gereja

9info.co.id | BATAM – Ratusan jemaat Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) yang berada di Jalan Trans Barelang, Kota Batam, mengeluhkan penutupan akses jalan menuju lokasi ibadah mereka. Akses utama ke gereja dipagar oleh pihak pengembang PT Renggali, sehingga menghambat para jemaat dalam menjalankan ibadah mingguan.

Merespons keluhan tersebut, Camat Sagulung Muhammad Hafiz menyatakan pihaknya telah turun langsung ke lapangan bersama unsur Muspika dan anggota DPRD Kota Batam dari Komisi I dan Komisi III, Kapolsek, Babinsa, Lurah, Ketua RT, serta pihak pengembang untuk meninjau dan mendengarkan laporan dari warga.

“Kita sudah cek ke lapangan bersama tim dan mendengar langsung permasalahannya. Intinya, kita akan upayakan kembali mediasi antara pengembang dan pengurus rumah ibadah, terutama terkait sagu hati yang dimohonkan. Sementara menunggu mediasi, kami meminta agar akses tetap dibuka agar jemaat tetap bisa beribadah,” ujar Hafiz.

Senada dengan itu, anggota DPRD Batam Komisi III, Jamson Silaban, S.H., menyampaikan bahwa pihak legislatif turut memfasilitasi pemanggilan dua pengembang, yakni PT Renggali dan PT Uway Makmur, guna mencari solusi atas persoalan ini.

“Kita minta agar masalah ini diselesaikan secara kepala dingin, bukan dengan saling menyalahkan. Kita berharap ada jalan tengah yang bisa diterima semua pihak,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Ketua Majelis GBKP, Elieser Fernando Tarigan, mengungkapkan gereja tersebut telah digunakan selama tiga tahun oleh sekitar 150 kepala keluarga. Ia menyampaikan harapan besar kepada pihak pengembang untuk mengembalikan akses jalan menuju rumah ibadah tersebut.

“Kami sangat bermohon kepada PT Renggali agar membuka kembali akses untuk kami beribadah. Gereja ini bukan baru kemarin berdiri, sudah tiga tahun lebih kami gunakan,” kata Elieser.

Pihaknya juga meminta perhatian dari PT Uway Makmur selaku pemilik alokasi lahan. Ia berharap ada solusi berupa kemungkinan pembelian lahan atau relokasi yang tidak jauh dari lokasi saat ini.

“Kami terbuka untuk berdiskusi. Kalau bisa membeli lahannya, kami siap. Atau, kalau perlu diberikan lahan pengganti di sekitar sini juga tidak masalah, asal akses kami tidak terganggu,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan PT Renggali, Toto, menyampaikan bahwa pihaknya telah membuka akses jalan setiap hari Minggu, dan menurutnya, hal tersebut seharusnya tidak menjadi masalah besar.

“Setiap Minggu tetap kami buka jalannya. Gereja itu pun masih dalam tahap penyelesaian,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.

Perwakilan PT Uway Makmur, Khaeruddin, S.H., M.H., juga memberikan klarifikasi. Ia menyebut bahwa perusahaannya telah mengantongi alokasi lahan sejak 2016, lengkap dengan dua PL dari BP Batam dan perizinan cut and fill serta reklamasi.

“Kami sudah melakukan ganti rugi kepada pihak Benawar Lumbantoruan, yang dulunya menguasai lokasi. Kami tidak mengetahui adanya transaksi dengan pihak jemaat GBKP. Dan yang jelas, kami tidak pernah memblokir akses jemaat ke gereja,” ujar Khaeruddin.

Situasi ini masih menjadi perhatian masyarakat dan para jemaat GBKP yang berharap adanya penyelesaian adil agar aktivitas ibadah dapat berjalan normal kembali tanpa hambatan.(RP)

Pembaca : 14
Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain