Ir.Setia Putra Tariga - Anggota DPRD Kota Batam

Terima Keluhan dari Karyawan RS Harapan Bunda, Anggota DPRD Setia Tarigan Kritik Lengahnya Pengawasan Disnaker

9info.co.id | BATAM – Anggota DPRD Kota Batam, Setia Putra Tarigan, menilai bahwa Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Batam telah melakukan kelengahan dalam pengawasan terhadap rumah sakit yang membayar pekerjanya di bawah Upah Minimum Kota (UMK).

Menurut Tarigan, hal ini jelas bertentangan dengan UU Pengupahan yang berlaku di Indonesia, dan ia menyatakan bahwa kondisi tersebut sudah tidak seharusnya terjadi di zaman sekarang.

“Sudah tidak jamannya lagi terjadi praktik yang bisa disebut sebagai perbudakan modern, di mana pekerja masih dibayar di bawah UMK. Rumah sakit memang bagian dari layanan masyarakat, tetapi mereka juga berbisnis. Setiap tahun, gedung RS Harapan Bunda selalu bertambah, yang artinya rumah sakit tersebut mendapat keuntungan. Jadi, mengapa pekerja harus dirugikan?” tegas Setia Putra Tarigan, anggota Komisi 2 dari Fraksi Gerindra ini.

Tarigan juga menyoroti meragukannya status peraturan perusahaan di RS Harapan Bunda, yang diduga tidak didaftarkan ke Disnaker dan tidak diketahui oleh para pekerja. Menurutnya, setiap pekerja berhak mengetahui peraturan tersebut, apalagi jika hal itu terkait dengan hak-hak dasar mereka, seperti upah yang layak.

Selain itu, Tarigan menyayangkan adanya dugaan peran oknum pensiunan ASN dari Dinkes Batam yang disebut-sebut membackup rumah sakit dalam kasus ini. Ia meminta agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemko Batam segera menghentikan pembayaran biaya bulanan pensiun kepada oknum tersebut, karena telah terlibat dalam upaya perhitungan upah yang tidak sesuai dengan ketentuan UMK dan tidak memberikan kompensasi pesangon yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

“Ini sangat merugikan pekerja yang sudah bekerja selama bertahun-tahun. Mereka yang bekerja minimal 7 hingga 15 tahun, namun digaji di bawah UMK. Kami meminta pihak rumah sakit untuk segera membayar kekurangan upah yang selama ini belum dibayarkan,” ujar Tarigan

Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, Tarigan mengancam pihak DPRD Kota Batam akan turun langsung untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RS Harapan Bunda.

Kasus pemecatan sepihak terhadap empat karyawan RS Harapan Bunda Batam, yang terjadi setelah mereka mempertanyakan upah yang diterima di bawah UMK, semakin memperburuk citra rumah sakit ini. Keempat karyawan yang dipecat adalah tiga orang petugas keamanan, Nova Silvia, Kosmas, dan Albertus, serta seorang perawat, Evi Yanti. Mereka semua sempat mengajukan pertanyaan terkait upah yang tidak sesuai dengan ketentuan UMK, namun justru mendapatkan sanksi skorsing dan pemecatan.

Kasus ini mendapat perhatian dari masyarakat, terutama kalangan pekerja, yang berharap ada tindakan tegas dari pemerintah dan pihak berwenang untuk melindungi hak-hak mereka sesuai dengan peraturan yang ada. Hingga saat ini, manajemen RS Harapan Bunda belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah-langkah yang akan diambil terkait masalah ini.( Mat)

Pembaca : 571

Up Next

Gelar Apel Siaga Nataru 2024, Seluruh Unit PLN Se-Indonesia Siap Beri Layanan Maksimal

Don't Miss

Karena Pertanyakan Kekurangan Upah di Bawah UMK, 4 Pekerja RS Harapan Bunda di PHK Sepihak

Click to comment

Batam

Optimalisasi Pasokan Air Bagi Warga, Ini Langkah BP Batam

9info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam terus melakukan berbagai penanganan taktis dan terukur untuk memastikan ketercukupan kebutuhan air bersih masyarakat, khususnya di wilayah Nongsa dan sekitarnya, di tengah fenomena cuaca ekstrem El Niño yang berdampak pada penurunan curah hujan regional.

Merespons penurunan Tinggi Muka Air (TMA) di Waduk Nongsa, BP Batam telah menjalankan sejumlah mitigasi darurat guna menjaga ketahanan pasokan air bagi pemukiman warga.

BP Batam telah mengalirkan air dari embung Kebun Raya Nongsa melalui jaringan pipa transmisi air baku ke Waduk Nongsa.

Dilanjutkan dengan penguatan jaringan distribusi dengan pemasangan jaringan pipa interkoneksi antara jalur pipa distribusi dari Waduk Duriangkang dengan jalur distribusi Kawasan Nongsa.

Pemasangan Mini Booster Pump juga tengah dilakukan guna menyiapkan penguatan aliran menuju kawasan elevasi tinggi dan ujung jaringan (end-line) seperti Perumahan Renggali, Citra Nongsa, Taman Yose, Prasetya, dan Sambau (khususnya elevasi tinggi).

Selama penanganan berlangsung, SPAM meningkatkan frekuensi pengiriman air tangki ke pemukiman warga terdampak sebagai langkah darurat sementara.

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, menegaskan bahwa seluruh kapasitas infrastruktur air publik prioritas utamanya ditujukan untuk kebutuhan domestik warga.

“Fokus utama BP Batam saat ini adalah memastikan air sampai ke rumah-rumah warga. Kami terus menggesa percepatan pemasangan mini booster pump dan penguatan jaringan terintegrasi agar gangguan suplai akibat dampak kekeringan El Niño pada Waduk Nongsa dapat segera teratasi secara optimal,” ujar Ariastuty, Rabu (14/10/2026).

Ariastuty memahami kekhawatiran masyarakat yang terdampak gangguan pasokan air. Ia menjelaskan bahwa penurunan debit sumber air baku akibat tidak ada curah hujan di wilayah Nongsa, menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi dalam menjaga kontinuitas layanan.

Di sisi lain, peningkatan kebutuhan air seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi juga menuntut pengelolaan sumber air serta jaringan distribusi yang semakin optimal.

BP Batam Respons Soal Kebutuhan Air Data Centre dan Wajibkan Investor Manfaatkan SWRO

Ariastuty turut merespons soal kebutuhan air Data Centre untuk mendukung rencana investasi yang saat ini berkembang di publik.

“Secara teknis, pengembangan ekosistem Data Center di KEK Nongsa Digital Park (NDP) maupun kawasan industri Kabil telah didorong menggunakan model pengelolaan air mandiri berbasis teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO).” Kata Tuty.

Ia menyebutkan, Kawasan Nongsa Digital Park, telah memiliki embung mandiri internal untuk kebutuhan pemeliharaan kawasan.

Dalam perkembangannya, geliat Investasi Data Center telah lama di dorong pemerintah Indonesia dengan banyak potensi untuk menjadi “the next hub” pusat data di Asia.

BP Batam berkomitmen menyiapkan kebijakan taktis dan terukur dalam penyiapan utilitas dan energi jangka panjang untuk kebutuhan masyarakat.

Dukungan yang Terukur, Mengutamakan Kebutuhan Masyarakat

Untuk Data Centre, selama tahap konstruksi dan persiapan fasilitas, dukungan suplai bersifat sementara dan sangat terbatas dari Waduk Duriangkang.

Kewajiban Penggunaan SWRO Seluruh pengembang Data Center wajib membangun dan memfungsikan instalasi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) atau desalinasi air laut secara mandiri untuk operasional penuhnya.

Mengenai peta investasi pelaku usaha Data Center yang terdata di Batam, mayoritas masih berada dalam tahap perencanaan jangka panjang dan konstruksi awal.

Satu di antaranya telah beroperasi, satu masih dalam tahap konstruksi, dan empat lainnya dalam tahap rencana konstruksi.

Untuk memenuhi kebutuhan industri secara mandiri, NDP juga memiliki embung tersendiri untuk kebutuhannya.

Masih di area Nongsa, dua pelaku usaha Data Centre lainnya masih dalam tahap rencana pengembangan atau dengan kata lain belum beroperasi.

Sementara itu, dua pelaku usaha lain di kawasan Kabil juga belum beroperasi atau masih dalam tahap rencana konstruksi.

“Kami memandang pentingnya penyampaian informasi yang akurat mengenai status pembangunan dan kebutuhan utilitas ini dilakukan. Sehingga, dapat dibedakan perencanaan pengembangan proyek masa mendatang dengan pemakaian aktual saat ini,” tambah Tuty, panggilan akrabnya.

Melalui SWRO menjadi alternatif pasokan air untuk mendukung kebutuhan industri data centre, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber air dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

BP Batam Buka Berbagai Alternatif Kerja Sama Kemitraan Untuk Meningkatan Performa Ketahanan Air bagi Warga

Pemenuhan kebutuhan air Batam memerlukan langkah konkret melalui optimalisasi sumber air baku, perbaikan jaringan distribusi, dan percepatan pembangunan infrastruktur air.

”Saat ini, sedang dalam diskusi bersama agar dapat kembali dilaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) melalui BNPB berkoordinasi dengan BMKG.” Lanjut Ariastuty.

Selain itu menurut Tuty, sesuai arahan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam LI Claudia Chandra perlu segera dilakukan langkah-langkah revitalisasi pipa distribusi, serta pengalihan prioritas anggaran infrastruktur untuk memperkuat infrastruktur layanan air bersih.

Pemasangan sistem monitoring SPAM berbasis SCADA yang berkelanjutan untuk mendeteksi kebocoran dan memantau kondisi operasional jaringan juga menjadi prioritas BP Batam saat ini.

Tuty juga menjabarkan, BP Batam membuka peluang kemitraan guna percepatan diversifikasi sumber pasokan melalui penjajakan kerja sama dengan swasta maupun instansi pemerintah terkait seperti Kementerian PU – BWS, termasuk pengembangan teknologi SWRO serta tindaklanjut potensi pasokan air dari Lingga dan Bintan.

“Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala BP Batam, kami membuka berbagai alternatif kerja sama kemitraan dalam rangka meningkatkan performa dan ketahanan air bagi masyarakat Kota Batam. Para investor swasta ataupun pemerintahan, kami membuka peluang itu untuk kepentingan masyarakat.” Kata Tuty.

Pembangunan waduk baru juga menjadi sasaran BP Batam pada jangka panjang, mengingat proses pembuatan hingga dapat dimanfaatkan diperkirakan memerlukan waktu yang tidak sebentar yakni lima hingga tujuh tahun.

“Seluruh opsi perlu dijalankan secara terpadu agar Batam tidak hanya mengatasi kebutuhan air saat ini, tetapi juga membangun ketahanan pasokan air yang berkelanjutan.” Pungkas Tuty. (IN)

Pembaca : 12