Connect with us

9info.co.id | JAMBI – Pemerintah Kabupaten Muara Bungo dalam hal ini Bupati secara resmi menyerahkan hibah aset daerah berupa tanah dan bangunan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi. Aset hibah tersebut dipergunakan sebagai sarana operasional Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bungo, yang berfungsi memberikan pelayanan Keimigrasian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bungo dan sekitarnya.

Penyerahan hibah dilakukan melalui penandatanganan berita acara serah terima antara Bupati Muara Bungo H. Dedy Putra dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi Wahyu Hidayat, disaksikan oleh jajaran Pejabat Pemerintah Daerah dan Jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi, serta hadir secara virtual perwakilan dari Biro BMN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dalam sambutannya, Bupati Muara Bungo menyampaikan bahwa hibah ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah

daerah dalam mendukung peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di bidang keimigrasian. “Kami berharap dengan adanya gedung Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bungo yang representatif, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan keimigrasian tanpa harus pergi jauh ke kota lain,” ujarnya.

Bupati Muara Bungo juga menyampaikan dengan letak geografis Kabupaten Muara Bungo yang strategis, dengan diserahkannya hibah Aset Daerah ini dapat memiliki dampak yang positif bagi pembangunan Daerah khususnya Kabupaten Muara Bungo.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi memberikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Muara Bungo atas dukungan yang diberikan. “Hibah aset ini sangat berarti bagi kami dalam meningkatkan pelayanan keimigrasian, mulai dari penerbitan Paspor, Izin Tinggal, hingga pengawasan keimigrasian.

Sinergi ini juga merupakan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, mudah mudahan sinergitas ini tetap terjaga dan dapat memberikan kemajuan, baik dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian dan juga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khusunya di Daeran Kabupaten Bungo dan sekitarnya” ungkapnya.

Diketahui pada awal Tahun 2025 telah terbentuk secara resmi Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bungo yang sebelumnya merupakan Unit Kerja Keimigrasian dibawah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi. Tercatat sampai sampai pada pertengahan Bulan Agustus 2025 Kantor Imigrasi Bungo telah menerbitkan sebanyak 4616 Paspor yang pada data tersebut mengalami kenaikan pelayanan yang signifikan. Hal ini tentub

menjadi awal dan langkah yang baik dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan adanya hibah tanah dan bangunan ini, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bungo diharapkan mampu memberikan pelayanan prima, memperkuat pengawasan keimigrasian, serta mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Muara Bungo dan sekitarnya.(YD)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Kasus Kematian Bripda NS Mengemuka, Kapolda Kepri Tegaskan Tak Ada Toleransi Kekerasan Internal

Kasus Kematian Bripda NS Mengemuka, Kapolda Kepri Tegaskan Tak Ada Toleransi Kekerasan Internal

9info.co.id | BATAM – Kasus meninggalnya seorang personel Bintara Remaja Polda Kepulauan Riau, Bripda NS, yang diduga akibat tindak kekerasan oleh sesama anggota, kini menjadi perhatian serius publik.

‎Kapolda Kepulauan Riau, Asep Safrudin, menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa tragis tersebut. Ia menegaskan bahwa kejadian ini merupakan pukulan berat bagi institusi Polri, khususnya di wilayah Polda Kepri.

‎Peristiwa nahas itu terjadi pada Senin malam (13/4/2026) sekitar pukul 23.50 WIB. Korban sempat mendapatkan penanganan medis sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada pukul 01.00 WIB dini hari di Rumah Sakit Bhayangkara Batam.

‎“Pertama-tama kami menyampaikan turut berduka cita yang mendalam. Ini menjadi duka bagi kami seluruh jajaran Polda Kepri,” ujar Kapolda.

‎Sebagai respons cepat, Kapolda bersama jajaran Pejabat Utama langsung mendatangi rumah sakit dan memerintahkan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh tanpa kompromi.

‎Sejauh ini, satu orang anggota telah diamankan dan diduga sebagai pelaku utama. Selain itu, tiga anggota lainnya juga turut diamankan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan karena berada di lokasi kejadian saat insiden berlangsung.

‎Untuk memastikan penyebab kematian secara objektif dan transparan, proses autopsi telah dilakukan dengan melibatkan Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia serta tim forensik dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di RSCM.

‎Selain penanganan melalui kode etik oleh Propam, kasus ini juga telah ditingkatkan ke ranah pidana dan kini ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri.

‎Kapolda menegaskan bahwa institusi Polri tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran hukum, terlebih yang dilakukan oleh anggotanya sendiri.

‎“Kami akan memproses perkara ini secara tegas dan tuntas, baik melalui jalur pidana maupun kode etik. Sanksi berat termasuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) akan dijatuhkan apabila terbukti. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.

‎Sementara itu, Kabid Propam Polda Kepri, Eddwi Kurniyanto, menyampaikan bahwa proses pendalaman masih terus berjalan dengan memeriksa sejumlah saksi serta pihak terkait guna mengungkap secara terang benderang kronologi kejadian.

‎“Proses berjalan secara profesional, terbuka, dan sesuai ketentuan hukum,” jelasnya.

‎Polda Kepri juga membuka ruang pengawasan publik sebagai bentuk komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara ini.

‎Di akhir rangkaian proses, jenazah Bripda NS telah diserahkan kepada pihak keluarga di Rumah Sakit Bhayangkara Batam dengan penuh penghormatan. Polda Kepri turut memberikan pendampingan kepada keluarga korban sebagai bentuk empati dan tanggung jawab institusi.

‎“Atas nama pribadi dan institusi, kami memohon maaf kepada keluarga korban dan seluruh masyarakat. Kami berkomitmen menuntaskan perkara ini secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” tutup Kapolda. (Hum).

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain