Connect with us

9info.co.id | BATAM – DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026, Senin (3/8/2026).
‎
‎Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Batam H. Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua II Budi Mardiyanto, SE., MM dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda, SE. Paripurna juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
‎
‎Setelah membuka rapat, Ketua DPRD mempersilakan Wali Kota Batam H. Amsakar Achmad menyampaikan penjelasan pemerintah terkait perubahan arah kebijakan fiskal daerah.
‎
‎Dalam paparannya, Amsakar menjelaskan bahwa perubahan KUA dan PPAS dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak lagi sesuai dengan asumsi kebijakan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
‎
‎”Pemerintah Kota Batam melakukan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan mempedomani Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026,” ujar Amsakar.
‎
‎Pada sektor pendapatan, Pemerintah Kota Batam mengusulkan kenaikan target pendapatan daerah dari semula Rp4,184 triliun menjadi Rp4,255 triliun atau bertambah sekitar Rp71,1 miliar (1,7 persen). Kenaikan tersebut terutama berasal dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik dari Rp2,581 triliun menjadi Rp2,706 triliun atau meningkat 4,82 persen.
‎
‎Peningkatan PAD didorong oleh optimalisasi penerimaan pajak daerah, penambahan titik reklame videotron, pencairan piutang BPHTB, penambahan objek pajak baru, serta penyesuaian target Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
‎
‎Di sisi lain, pendapatan transfer mengalami penurunan dari Rp1,602 triliun menjadi Rp1,548 triliun akibat penyesuaian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dan transfer antar daerah. Sementara pos lain-lain pendapatan daerah yang sah bertambah menjadi sekitar Rp1,002 miliar dari sebelumnya nihil.
‎
‎Pada sektor belanja, Pemerintah Kota Batam mengusulkan peningkatan dari Rp4,299 triliun menjadi Rp4,508 triliun atau naik sekitar Rp208,08 miliar (4,84 persen).
‎
‎Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung tema pembangunan Kota Batam Tahun 2026, yakni “Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Investasi.”
‎
‎Prioritas belanja diarahkan pada peningkatan sektor unggulan berbasis pariwisata dan hilirisasi, pembangunan infrastruktur dasar, pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi, serta peningkatan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana.
‎
‎Belanja operasi meningkat menjadi Rp3,591 triliun, sedangkan belanja modal naik menjadi Rp905,55 miliar.
‎
‎Tambahan anggaran modal akan digunakan untuk pembangunan sarana pendidikan, pengadaan bus sekolah, fasilitas kesehatan, penanganan banjir, penerangan jalan umum, pengelolaan sampah, utilitas kawasan permukiman, hingga pembangunan marka jalan.
‎
‎Sementara itu, Belanja Tidak Terduga (BTT) justru mengalami penurunan dari Rp19,24 miliar menjadi Rp11,33 miliar karena sebagian anggarannya dialihkan ke program-program prioritas.
‎
‎Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah meningkat signifikan dari Rp115,5 miliar menjadi Rp272,48 miliar atau melonjak 135,91 persen. Peningkatan tersebut berasal dari pelampauan pendapatan, efisiensi belanja, SiLPA BLUD, serta sisa Dana BOS.
‎
‎Dalam kesempatan tersebut, Amsakar juga memaparkan proyeksi ekonomi makro Kota Batam Tahun 2026. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 6,4 hingga 7,4 persen, lebih tinggi dibanding proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,4 persen.
‎
‎Pertumbuhan tersebut diharapkan ditopang oleh investasi, pembangunan infrastruktur, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, serta sektor pariwisata.
‎
‎Selain itu, inflasi diproyeksikan berada pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, sementara konsumsi riil per kapita diperkirakan meningkat menjadi Rp20,24 juta hingga Rp20,64 juta.
‎
‎Usai menyampaikan penjelasannya, Wali Kota Batam menyerahkan dokumen Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 kepada pimpinan DPRD sebagai dasar pembahasan lebih lanjut.
‎
‎Ketua DPRD Kota Batam H. Muhammad Kamaluddin menegaskan bahwa dokumen tersebut selanjutnya akan dibahas secara mendalam oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam sebelum disepakati menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD 2026.
‎
‎”Selanjutnya, Perubahan KUA/PPAS ini akan dibahas bersama Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Kota Batam,” ujar Kamaluddin.
‎
‎Sebelum menutup rapat paripurna, Kamaluddin mewakili pimpinan, anggota, dan Sekretariat DPRD Kota Batam turut menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-58 kepada Wali Kota Batam H. Amsakar Achmad, disertai doa dan pantun sebagai bentuk penghormatan. (SD)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Dukung Kebutuhan Data Centre, Citramas Group Investasi Rp 600 Miliar Bangun SWRO Kabil

Dukung Kebutuhan Data Centre, Citramas Group Investasi Rp 600 Miliar Bangun SWRO Kabil

9info.co.id | BATAM – Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menghadiri Groundbreaking pembangunan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) Kabil, Kamis (5/11/2026).

Pembangunan SWRO tahap pertama ini merupakan komitmen investasi dari Citramas Group dengan nilai proyek sebesar USD 32,8 juta atau sekitar Rp 600 miliar.

Amsakar menjelaskan, pembangunan SWRO Kabil ini akan berlangsung dalam dua tahapan. Tahap pertama ini memiliki kapasitas produksi sebesar 300 lps. Pembangunan akan berlanjut untuk tahap kedua dengan kapasitas produksi 400 lps.

Kehadiran fasilitas pendukung investasi ini, lanjut Amsakar, merupakan langkah strategis dalam memperkuat pasokan air untuk proyek Data Centre dan Kawasan Terintegrasi di dalamnya.

Menurutnya, pembangunan ini tidak hanya menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek kemajuan Batam, tetapi juga menjadi kontribusi dunia usaha dalam memperkuat kesiapan infrastruktur investasi.

“Kami mengapresiasi langkah Citramas yang telah mengambil bagian dalam memperhatikan pasokan air di Batam. Ini merupakan komitmen investasi yang patut kita dukung bersama karena kebutuhan air menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan industri, termasuk pengembangan Data Centre di Batam,” ujar Amsakar.

Ia berharap, investasi tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi pengembangan kawasan industri sekaligus memperkuat daya saing Batam sebagai tujuan investasi.

Pembangunan ini juga menjawab tantangan pasokan air untuk pengembangan investasi Data Centre ke depannya.

“Investasi tidak hanya berbicara tentang pembangunan fasilitas usaha, tetapi juga bagaimana kita memastikan infrastruktur pendukungnya tersedia dengan baik. Ketersediaan air yang memadai akan memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk mengembangkan kegiatan investasinya. Karena itu, sinergi seperti ini perlu terus kita perkuat,” tambahnya.

Sementara itu, kebutuhan air untuk kawasan Kabil Industrial Estate (KIE) dan Nongsa Digital Park (NDP) selama ini telah mendapat dukungan dari pembangunan embung mandiri yang berada di wilayah Kabil. Embung tersebut memiliki kapasitas sekitar 5.200 meter kubik per hari (60,2 lps) untuk mendukung kebutuhan air di kawasan tersebut.

Selain pembangunan SWRO, Citramas Group tengah mempercepat pembangunan embung di wilayah Nongsa Digital Park. Upaya ini menjadi bagian dari penguatan infrastruktur air untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan seiring dengan berkembangnya aktivitas industri dan investasi di kawasan Nongsa.

BP Batam memandang pengembangan infrastruktur air melalui investasi dan penyediaan fasilitas pendukung secara berkelanjutan sebagai langkah penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.

“Melalui kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha, Batam diharapkan semakin siap memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar, memberikan kepastian bagi investor, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat. Dan pembangunan ini harus kita dukung agar tidak ada kendala dan dapat terselesaikan sampai waktu yang telah ditentukan,” tutup Amsakar.

Senada, CEO Citramas Group, Michael Wiluan, menambahkan bahwa pihaknya menyadari keberhasilan pengembangan Data Centre bergantung pada ketersediaan infrastruktur dasar yang andal. Khususnya pasokan air bagi keberlangsungan industri.

Pembangunan SWRO Kabil ini, lanjutnya, menjadi salah satu langkah strategis agar pertumbuhan investasi digital tersebut dapat terealisasi optimal.

Di samping SWRO, Citramas juga telah memastikan pasokan energi lain seperti listrik dan konektivitas internet dengan beberapa mitra strategis serta instansi terkait dapat tercukupi.

“Kami hari ini akan memulai tahapan pembangunan fasilitas SWRO 300 lps tahap pertama dengan target operasi hingga November 2027 dari total rencana kapasitas 700 lps. Pembangunan ini sekaligus menjadi bagian komitmen kami untuk membangun kawasan industri yang tidak hanya kompetitif tapi ikut bertanggung jawab terhadap pengelolaan infrastruktur pendukung investasi,” tegas Michael Wiluan.

Michael menjelaskan bahwa selama ini Citramas Group juga telah menggarap suplai air bersih untuk kebutuhan Kawasan Kabil dan Nongsa secara mandiri sejak tahun 1992 melalui ketersediaan embung seluas 4 hektare di dalam kawasan Kabil.

Saat ini, lanjut Michael, produksi air bersih tersebut mencapai 5.200 meter kubik per hari (60,2 Lps). Dan pada awal tahun 2027, kapasitas tersebut akan ditingkatkan menjadi 10.000 meter kubik per hari (atau setara dengan 115,74 Lps), melalui penambahan embung baru di Nongsa serta proses daur ulang air limbah industri.

“Kami turut mengapresiasi dukungan BP Batam terhadap pertumbuhan investasi. Kami ingin agar pembangunan ini dapat berjalan lancar hingga waktu yang ditargetkan,” pungkasnya. (DN)

Continue Reading

Berita Lain