Connect with us

9info.co.id – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad mengungkapkan bahwa KAHMI dan FORHATI yang notabenenya diisi oleh intelektual muda islam, harus tampil sebagai perekat kebhinekaan dan kemajemukan yang ada di negara kesatuan ini. Dapat berbaur dengan menyerap berbagai aspirasi masyarakat serta tanggap terhadap perkembangan kehidupan agama dan sosial masyarakat agar bisa berjalan searah dalam satu tujuan pembangunan daerah

“Untuk itu, sebagai bagian dari insan cendekia, seyogyanya alumni HMI tidak lagi berpikir secara linear, tetapi secara lateral untuk bisa melakukan terobosan-terobosan yang mempercepat terwujudnya cita-cita bangsa, keadilan dan kemakmuran bersama” kata Gubernur Ansar pada Pelantikan Pengurus Majelis Wilayah KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) dan FORHATI (Forum Alumni HMI Wati) Provinsi Kepulauan Riau Periode 2021-2026 di Hotel Aston Tanjungpinang, Rabu (16/2).

Acara yang bertema “Bersinergi Mewujudkan Pemilu Berintegritas untuk Kesejahteraan Masyarakat” ini dihadiri oleh Mantan Gubernur Kepri yang juga Penasehat MW KAHMI Kepri, Ismeth Abdullah beserta Ibu, Majelis Nasional KAHMI Laca Muhammad dan Ayunda Suhartini, Forkopimda Kepri atau yang mewakili, Bupati/Walikota se Kepri atau yang mewakili, pimpinan universitas se Kepri atau yang mewakili, Ketua MUI Kepri Bambang Maryono, Pj.Sekdaprov Kepri Eko Sumbaryadi, Staf Khusus Gubernur Nazaruddin, dan Kaban Kesbangpol Kepri Lamidi.

Pada saat itu, Suryadi dilantik sebagai Ketum MW KAHMI Kepri dan Afitrsi Susanti sebagai Ketum MW Forhati Kepri. Gubernur Ansar juga dikukuhkan sebagai Anggota Kehormatan MW KAHMI Kepri.

Gubernur Ansar dalam sambutannya menyampaikan sebagaimana diketahui jauh sebelum NKRI lahir bangsa Indonesia sudah menjadi bangsa yang majemuk. Di dalam kemajemukan itulah, segenap komponen bangsa memiliki cita-cita dan mimpi yang sama untuk membangun NKRI demi mewujudkan kesejahteraan yang sama dan berkeadilan.

“Sila ke-5 Pancasila penting untuk digarisbawahi dan diingat oleh semua anak bangsa karena tanpa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” nasib NKRI bukan tak mungkin akan mengikuti jejak negara Uni Soviet atau Yugoslavia yang kini telah menjadi kenangan sejarah dunia” ujar Gubernur.

Selanjutnya Gubernur Ansar menambahkan satu hal yang penting untuk diingat adalah bahwa yang menyatukan semua dalam KAHMI adalah identitas keislaman. Profesi profesi yang beragam, memiliki chemistry atau ikatan batin yang sama, yakni bahwa semua memiliki nilai-nilai agama yang sama yang harus menjadi panduan hidup sebagai orang yang beragama, yakni Islam.

“Sekadar untuk diingat kembali, tujuan utama lahirnya HMI (KAHMI) selain untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat Rakyat Indonesia, juga untuk menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam” imbuh Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar berharap melalui pelantikan akan muncul golongan muda, baik pemuda maupun pemudi Kepulauan Riau yang mampu memimpin serta memberi kontribusi nyata terdapat pembangunan Provinsi Kepulauan Riau baik secara langsung maupun tidak langsung melalui program-program kerjanya.

“Untuk itu, yang sangat dibutuhkan adalah adanya kesamaan langkah, semangat, soliditas dan sinergi yang kuat antar anggota KAHMI. Hal yang sama seyogyanya juga perlu kita jalin dengan komponen-komponen bangsa lainnya, apapun agamanya sebagai bagian dari anak bangsa yang mempersatukan kita sebagai saudara sebangsa. KAHMI harus tampil sebagai garda terdepan menjadi perekat soliditas dan sinergitas bangsa” tutup Gubernur.(pur)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bisnis

Pemberitaan Dinilai Tidak Berimbang, Solnet Tegaskan Kepatuhan Hukum, Bantah Tudingan LSM Soal Pemasangan Kabel Tanpa Izin

Pemberitaan Dinilai Tidak Berimbang, Solnet Tegaskan Kepatuhan Hukum, Bantah Tudingan LSM Soal Pemasangan Kabel Tanpa Izin

9info.co.id | KARIMUN, KEPRI – Pihak PT Solnet Indonesia memberikan klarifikasi resmi atas pemberitaan sejumlah media online di Kabupaten Karimun dan tudingan yang disampaikan oleh LSM Forkorindo, yang menuding bahwa Solnet melakukan pemasangan kabel jaringan internet di tiang PLN tanpa izin resmi.

‎Perwakilan Solnet, Jamal, menyayangkan munculnya pemberitaan yang dinilai tidak berimbang dan cenderung menyudutkan pihaknya.

‎“Kami sangat menyesalkan pemberitaan yang terkesan tendensius dan hanya menyerang Solnet, padahal di lapangan banyak provider lain yang juga menggunakan jalur dan tiang PLN. Mengapa hanya kami yang disorot?” ujar Jamal, Sabtu (25/10/2025).

‎Menurut Jamal, Solnet merupakan perusahaan penyedia layanan internet berizin resmi, yang seluruh kegiatannya mengacu pada ketentuan dan aturan pemerintah.

‎“Kami sudah memiliki semua izin yang dibutuhkan, termasuk izin lingkungan dari RT/RW setempat serta koordinasi dengan PLN dan instansi terkait. Kami juga menggunakan jalur optik underground di area utama, sementara di kawasan pemukiman penggunaan tiang PLN dilakukan berdasarkan permintaan warga dan seizin lingkungan,” jelasnya.

‎Menanggapi tudingan LSM Forkorindo, Jamal menilai pernyataan tersebut tidak berdasar dan tidak didukung data valid.

‎“Kami menghargai fungsi kontrol sosial LSM, namun tudingan yang disampaikan seharusnya berlandaskan fakta dan konfirmasi langsung kepada pihak kami. Jangan sampai opini liar justru menyesatkan masyarakat,” tegasnya.

‎Jamal menambahkan, kehadiran Solnet di wilayah Kepulauan Riau, termasuk Karimun, justru bertujuan memperluas akses internet murah dan stabil untuk masyarakat.

‎“Kami hadir untuk melayani masyarakat, bukan untuk melanggar aturan. Jika ada kekeliruan teknis di lapangan, kami selalu siap berkoordinasi dan memperbaiki, bukan menghindar,” ujarnya.

‎Pihak Solnet juga berharap media dan organisasi masyarakat bersikap netral, proporsional, dan menjalankan prinsip verifikasi sebelum publikasi.

‎“Kami terbuka untuk memberikan data dan klarifikasi kapan pun diperlukan. Jangan ada pemberitaan yang berpotensi merusak nama baik tanpa konfirmasi dan data akurat,” tutup Jamal.

‎Dengan demikian, Solnet menegaskan bahwa tuduhan pemasangan jaringan tanpa izin tidak benar, dan pemberitaan yang beredar di Karimun tidak merepresentasikan fakta sebenarnya di lapangan. (Tim)

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain