Connect with us

9info.co.id – Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Kota Batam Tahun 2022 dikukuhkan, Minggu (15/8) malam. Kegiatan tersebut digelar di Lantai IV Ruang Aula Engku Hamidah Kantor Walikota Batam.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengucapkan selamat kepada para anggota Paskibraka. Jumlah Paskibraka yang dikukuh yakni 36 orang. Denga rincian, 16 laki-laki dan 20 perempuan.

“Selamat kepada adik-adik kita yang malam ini dikukuhkan. Jayalah Batam, jayalah negaraku, jayalah Indonesia,” kata Rudi.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad juga unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kota Batam.

Tidak hanya itu, Rudi juga berterimakasih kepada instruktur, pembina dari Pramuka maupun aparat TNI/Polri yang melatih. Seperti diketahui, yang beberapa waktu terakhir dengan semangat melatih para Paskibra.

“Juga terimakasih kepada Dispora sebagai penanggung jawab,” imbuhnya.

Rudi percaya, setelah melewati momentum latihan selama satu hingga dua bulan terakhir, Paskibraka sudah cakap untuk bertugas. Menurutnya, setelah fase latihan telah ternanam mental dan fisik yang kuat kepada para Paskibraka.

“Secara umum, mental dan fisik yang kuat ini yang diperlukan dalam membangun. Kita sudah merdeka 77 tahun, negeri ini milik kita semua dan mari kita bangun bersama,” papar dia.

Menurutnya Rudi, kemauan, mental dan fisik yang kuat dari setiap individu dapat membawa Indonesia semakin berjaya. Kecakapan individual dapat membentuk kecakapan kolektif.

“Bangun negeri harus cepat. Kalau lambat, tema ‘Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat’ akan susah tercapai,” pungkasnya. (lsm)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

BP Batam Raih Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut

BP Batam Raih Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut

9Info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Senin (22/7/2024).

BP Batam sukses mempertahankan penghargaan tertinggi untuk laporan keuangan lembaga negara ini sejak 2017 lalu atau yang kedelapan kalinya secara berturut-turut.

Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit mengatakan, pemberian Opini WTP terhadap BP Batam pun telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Dimana, BPK menetapkan empat kriteria penilaian yang mencakup kepada kesesuaian dengan Standar Audit Pemerintahan (SAP) ; kecukupan pengungkapan ; kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan efektivitas Sistem Pemeriksaan Intern (SPI).

“Pencapaian ini menunjukkan komitmen BP Batam dalam mengelola keuangan negara secara akuntabel. Prestasi ini juga mendorong BP Batam untuk dapat terus menciptakan keselarasan dalam menjalankan program pembangunan yang inklusif,” ujar Ahmadi di Ruang Rapat Konsultasi, Gedung Tower BPK RI.

Di samping itu, Ahmadi mengapresiasi pencapaian BP Batam yang sukses mempertahankan Opini WTP sejak 2017 lalu.

Menurutnya, pemberian opini tersebut merupakan tolak ukur terhadap tranparansi dan akuntabilitas suatu laporan keuangan lembaga negara.

Sehingga, tiap lembaga memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dalam membangun bangsa dan negara.

“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama BP Batam selama proses berlangsung. Saya ucapkan selamat untuk BP Batam,” pungkasnya.

Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan jika predikat ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi BP Batam.

Ia pun berkomitmen untuk menyelesaikan beberapa rekomendasi dari BPK RI selama audit berlangsung.

“Kami berkomitmen untuk terus memberikan upaya terbaik dalam mengelola keuangan negara dan memberikan kemudahan perizinan,” ungkap Rudi yang hadir bersama Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro.

Rudi juga menegaskan jika BP Batam akan terus berupaya maksimal dalam mendukung pembangunan inklusif demi meningkatkan nilai investasi yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami juga memohon petunjuk dari BPK dalam menyelesaikan beberapa rekomendasi agar tidak ada permasalahan anggaran ke depannya,” pungkasnya. (DN)

Continue Reading

Berita Lain