Connect with us

9info.co.id – Kota Batam menjadi satu-satunya daerah dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang masuk Top 51 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik.
Penghargaan itu ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) dapat diakses website http://batam.lapor.go.id atau www.lapor.go.id.
Penerima Top 51 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik ini telah melewati tahap evaluasi dokumen pada Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik keempat.
Daftar Top 51 Peserta Terbaik:
a. Kategori Outstanding Achievement :

  1. Pemerintah Kabupaten Demak
  2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
  3. Badan Pengawas Obat dan Makanan
  4. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
  5. Pemerintah Kabupaten Sleman
  6. Pemerintah Kota Banjar Baru

b. Kategori Instansi Pemerintah :

  1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
  2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
  4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia�5. Kementerian Keuangan
  5. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  6. Badan Riset dan Inovasi Nasional
  7. Badan Kepegawaian Negara
  8. PT Pertamina (Persero)
  9. Pemerintah Provinsi Bali
  10. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
  11. Pemerintah Provinsi Aceh
  12. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
  13. Pemerintah Kota Mojokerto
  14. Pemerintah Kota Batam
  15. Pemerintah Kota Mataram
  16. Pemerintah Kota Kediri
  17. Pemerintah Kota Denpasar
  18. Pemerintah Kota Pontianak
  19. Pemerintah Kota Surabaya
  20. Pemerintah Kota Ambon
  21. Pemerintah Kabupaten Gowa
  22. Pemerintah Kabupaten Malang
  23. Pemerintah Kabupaten Muara Enim
  24. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
  25. Pemerintah Kabupaten Tangerang
  26. Pemerintah Kabupaten Sumedang
  27. Pemerintah Kabupaten Ciamis
  28. Pemerintah Kabupaten Banjar
  29. Pemerintah Kabupaten Agam

c. Kategori Unit Pelayanan Publik :

  1. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
  2. Kantor Pertanahan Kota administrasi Jakarta Timur – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
  3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai – Kementerian Keuangan
  4. Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado
  5. Institut Teknologi Sepuluh Nopember – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
  6. Direktorat Registrasi Pangan Olahan – Badan Pengawas Obat dan Makanan
  7. Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang
  8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
  9. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Provinsi Bali
  10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak
  11. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
  12. Inspektorat Daerah Kabupaten Malang
  13. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai
  14. RSUD Bendan Kota Pekalongan
  15. Puskesmas Janti Kota Malang

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menekankan, pihaknya terus berinovasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan upaya yang sudah dilakukan, sejumlah penghargaan sudah diterima.
“Alhamdulillah, ini menjadi penyemangat untuk Batam agar lebih baik lagi ke depan,” tegas Rudi.
Sementara itu, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa dalam keterangan tertulisnya, menyampaikan bahwa secara total terdapat 434 proposal atau borang mandiri yang diperiksa dan dinilai.
“Prosedur penilaian sesuai dengan Keputusan Menteri PANRB No. 1473/2021 yang menjadi pedoman penyelenggaraan kompetisi ini,” ujar Diah.
Peserta terbaik tersebut terdiri dari enam peserta dari perwakilan Instansi Pemerintah (IP) untuk kriteria Outstanding Achievement, 30 peserta merupakan perwakilan dari IP Umum, dan 15 peserta merupakan perwakilan dari Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP).
Adapun dalam menentukan peserta terbaik untuk kategori IP Umum dan UPP, Tim Penilai Dokumen memperhatikan perimbangan komposisi dari aspek keterwakilan masing-masing jenis instansi peserta kompetisi.
Lebih lanjut Diah menjelaskan 51 peserta terbaik tersebut akan masuk ke dalam tahap evaluasi lanjutan/wawancara. Penilaian lanjutan terhadap 51 peserta ini adalah presentasi, wawancara, dan observasi lapangan jika dibutuhkan.
Presentasi dan wawancara dilakukan dalam waktu bersamaan di hadapan panel Tim Evaluasi, yang direncanakan akan dilaksanakan mulai 23 Mei 2022.
Sebagai informasi, tahap presentasi dan wawancara ini bertujuan memperdalam aspek yang berkaitan dengan inisiatif yang diajukan dan capaian dalam setiap aspek pengaduan pelayanan publik sesuai dengan kriteria penilaian pada komponen substansi.
“Berbeda dari tahun sebelumnya, kolaborasi penyelenggaraan kali ini dilakukan oleh Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia,” jelas Diah.(Mat).

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

BP Batam Ikuti Survey Penilaian Integritas KPK RI

BP Batam Ikuti Survey Penilaian Integritas KPK RI

9Info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Satuan Pemeriksan Intern menggelar sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024. Sosialisasi ini diikuti Pejabat Eselon I, II, III dan IV BP Batam di Balairungsari, Batam Center, Rabu, (4/9/2024).

Direktur Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Aida Ratna Zulaiha dalam sambutannya mengapresiasi keikutsertaan BP Batam dalam SPI 2024. Ia mengatakan SPI merupakan program yang diinisiasi oleh KPK sebagai bagian dari upaya nasional dalam menekan risiko korupsi dan meningkatkan integritas serta kualitas layanan publik.

“Outputnya adalah score atau nilai yang diikuti dengan rekomendasi perbaikan sistem pencegahan korupsi yang harus dilakukan organisasi publik baik di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah,” kata Ratna.

Lebih lanjut ia terangkan tujuan penting SPI adalah agar organisasi publik bisa meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan mendorong perbaikan sistem anti korupsi.

Senada, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Alexander Zulkarnain menyambut baik supervisi yang dilakukan bersama KPK. Menurutnya, pelaksanaan survei dilakukan secara obyektif sehingga bisa memetakan resiko korupsi dan rencana mitigasi bagi pihaknya.

“Rekomendasi-rekomendasi yang nantinya diberikan tentu akan sangat berguna, penting bagi kami untuk mengetahui tingkatan integritas di BP Batam,” ujar Alexander.

Oleh karenanya, ia mengajak bagi para responden baik dari internal maupun eksternal nantinya dapat menjawab dengan jujur dan terbuka untuk mendapatkan hasil yang optimal. Mengingat, responden dilakukan secara anonim sehingga dapat mengungkapkan perasaan dan pengetahuan yang pernah dialami.

“Mari bersama kita sukseskan pelaksanaan survei ini, SPI tidak hanya memberikan nilai tambah bagi BP Batam namun juga upaya memperbaiki integritas dan pemberantasan korupsi di negeri ini,” serunya dihadapan para peserta sosialisasi.

Sosialisasi SPI 2024 ini turut mengundang narasumber Tim KPK RI, Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Timotius Hendrik Partohap. Adapun hasil SPI akan diumumkan secara nasional melalui kanal media sosial milik KPK dan website jaga.id. (*)

Continue Reading

Berita Lain