Senator Richard Pasaribu Minta Menteri ATR/BPN Hadi Tjahtanto Percepat Reformasi Agraria dan Penyelesaian Konflik Tanah Di Kepri

9INFO.CO.ID – Pada Rapat Kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kelala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dr. Hadi Tjahjanto, S.I.P. dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, (5/9), Hadi Tjahjanto menjelaskan capaian-capaian kinerja Kementerian ATR/BPN dalam program Reformasi Agraria dan penyelesaian berbagai konflik tanah.

Dr. Richard Pasaribu, Senator Kepulauan Riau yang ikut dalam rapat tersebut meminta supaya Hadi Tjahtanto segera mempercepat Reforma Agraria Di Kepri. Ada berbagai masalah pertanahan yang disampaikan oleh Richard Pasaribu untuk diselesaikan Kementerian ATR/BPN pada kesempatan itu. Di antaranya terkait masalah penyelesaian legalisasi aset tanah transmigrasi di Kecamatan Bunguran Batubi, Natuna yang sampai saat ini belum selesai.

“Pak Menteri, ada begitu banyak persoalan pertanahan yang terjadi di Kepri, salah satu yang baru-baru ini kami kunjungi di Kecamatan Bunguran Batubi, Natuna, yang sampai saat ini legalisasi aset tanah transmigrasi di sana belum tuntas. Mohon segera dituntaskan Pak Menteri, kita harap kerja sama lintas sektornya harus mantap, biar masalah ini tidak berlarut-larut,” pinta Richard.

Selain itu, Richard Pasaribu juga meminta Kementerian ATR/BPN di daerah agar proaktif memberikan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat terkait masalah yang mungkin timbul, ketika mereka menjual tanahnya kepada perusahaan tambang.

“BPN di daerah harus proaktif Pak, mengedukasi masyarakat terkait tanah yang akan dijadikan lokasi tambang, agar tidak terjadi konflik di kemudian hari. Jangan sampai BPN hanya menunggu di kantor tapi juga harus turun ke lapangan memberi pengetahuan yang baik bagi masyarakat,” pinta Richard.

Beberapa persoalan lahan dan pemanfaatan ruang di Kota Batam yang menjadi sorotan Richard Pasaribu agar segera dituntaskan yaitu: permasalahan hutan lindung dan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas bernilai strategis (DPCLS), dan persoalan Kampung Tua.

“Di Kota Batam masalah hutan lindung dan DPCLS, serta persoalan kampung tua yang sampai saat ini masih berlarut-larut, mohon segera dicari jalan keluarnya Pak, sekali lagi kerja sama lintas sektornya harus bagus, supaya masalah ini segera tuntas.” Terang Richard.

Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN terus bersinergi dalam rangka percepatan program Reforma Agraria serta penyelesaian konflik lahan/pertanahan di daerah-daerah.

“Kita terus meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung percepatan program Reforma Agraria serta penyelesaian konflik pertanahan. Terkait berbagai masalah di Kepri yang disampaikan oleh Pak Richard Pasaribu, ini akan menjadi konsen kita dan tim,” pungkas Hadi.

Di akhir rapat Dr. Richard Pasaribu menyerahkan dokumen pokok pikiran dan aspirasi dari Kepulauan Riau kepada Menteri ATR/Kepala BPN, Dr. Hadi Tjahjanto, S.I.P. (Int)

Pembaca : 697

Related Topics:DPD RI HADI TJAHTANTO MENTERI ATR/BPN Richard pasaribu

Up Next

Ardi Resmikan Rumah Biliard Westside, Menambah Amenitas Sport Tourism

Don't Miss

Dialog Kebangsaan Di Pondok Persulukan Serambi Babussalam, Bupati Simalungun: Kemajemukan di Simalungun Harus Tetap Dijaga

Click to comment

Batam

Mitigasi Fenomena El Nino, BP Batam Siapkan 4 Langkah Antisipatif

9info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam terus memaksimalkan pengelolaan air bersih sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak El Nino dan puncak musim kemarau 2026. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen BP Batam guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih tetap terpenuhi.

Berdasarkan informasi BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami puncak musim kemarau pada periode Juli hingga September 2026, dengan puncak tertinggi diperkirakan terjadi pada Agustus. Sementara itu, berdasarkan analisis perkembangan musim kemarau pada Dasarian II Juli 2026, sebanyak 72,8 persen wilayah Indonesia atau 509 Zona Musim telah memasuki musim kemarau.

Kondisi tersebut turut meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Batam dan Provinsi Kepulauan Riau.

Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (BU SPAM) BP Batam dan PT Air Batam Hilir (ABH) pun menaruh perhatian serius terhadap potensi ini, mengingat waduk merupakan sumber utama air baku untuk mendukung kebutuhan air di Batam.

Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, mengatakan bahwa kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan kondisi iklim ini harus dilakukan sejak dini.

“Air merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi. Untuk itu, BP Batam terus melakukan pemantauan terhadap kondisi air bersih dan mengoptimalkan pengelolaan yang ada agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, terutama ketika kita menghadapi periode kemarau,” ujar Denny, Selasa (11/8/2026).

Sebagai bagian dari mitigasi, lanjut Denny, BP Batam menyiapkan empat langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan air baku.

Pertama, BP Batam bersama PT ABH terus melakukan pemantauan terhadap kondisi air baku secara real-time. Data pemantauan level dan kondisi air tersebut menjadi salah satu dasar bagi pengelola dalam menentukan langkah operasional, termasuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan air baku, kapasitas produksi, dan kebutuhan masyarakat.

Kedua, BP Batam terus mengoptimalkan sistem interkoneksi jaringan antar waduk untuk mendukung distribusi air baku bagi wilayah yang terdampak penurunan debit air baku.

Ketiga, selain aspek teknis, BP Batam berupaya untuk memaksimalkan program reboisasi serta pelindungan dan pelestarian Daerah Tangkapan Air (DTA). Langkah tersebut antara lain dilakukan melalui penguatan kepedulian terhadap kawasan resapan, penghijauan, serta pencegahan aktivitas yang berpotensi mengurangi fungsi kawasan sebagai daerah tangkapan air.

Terakhir, BP Batam juga terus mendorong pengembangan infrastruktur penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Selain optimalisasi infrastruktur eksisting, BP Batam juga menyiapkan berbagai opsi pengembangan sumber air, termasuk pemanfaatan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) sebagai salah satu alternatif pengolahan air laut untuk memperkuat ketahanan air pada masa mendatang.

“Menjaga sumber air tidak cukup hanya dengan membangun dan memelihara infrastruktur. Kita juga harus menjaga lingkungan di sekitar sumber air. Ini merupakan tanggung jawab bersama karena keberlanjutan air Batam sangat bergantung pada bagaimana kita menjaga alam hari ini,” pesannya.

Di sisi lain, BP Batam mengajak masyarakat untuk ikut berperan menjaga ketahanan air dengan menggunakan air secara bijak.

Menurut Denny, upaya pemerintah dan pengelola infrastruktur air akan semakin efektif apabila diikuti dengan kesadaran masyarakat dalam menghemat penggunaan air di tingkat rumah tangga.

Beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat antara lain:

Menggunakan air sesuai kebutuhan dan mematikan keran ketika tidak digunakan;
Memeriksa instalasi air secara berkala untuk memastikan tidak terjadi kebocoran;
Mengurangi penggunaan air untuk kebutuhan sekunder selama periode kemarau atau cuaca kering;
Menjaga lingkungan dan kawasan tangkapan air, termasuk tidak membuang puntung rokok atau melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di sekitar kawasan vegetasi.

“Kami mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan air Batam. Tidak harus dengan langkah yang besar. Menggunakan air seperlunya, memastikan tidak ada kebocoran di rumah, dan mematikan keran ketika tidak digunakan merupakan langkah sederhana yang dampaknya sangat berarti apabila dilakukan bersama-sama,” pungkasnya. (DN)

Pembaca : 4