Connect with us

9info.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%. Ini berlaku mulai 1 April 2022.

Kenaikan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kemudian, PPN naik menjadi 12% paling lambat pada 2025 mendatang.

Kepala Badan kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Natan Kacaribu menegaskan bahwa kenaikan PPN ini tidak akan berdampak besar ke inflasi. Sehingga proses pemulihan ekonomi tidak akan terganggu.

“Kalau kita lihat terkait dengan tarif PPN naik dari 10% menjadi 11%, kita sudah estimasi dampak ke inflasi masih minimal,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa.

Sebagaimana diketahui, banyak negara yang mengalami lonjakan inflasi di tengah proses pemulihan ekonomi. Misalnya Amerika Serikat yang inflasinya lebih dari 7% atau capai level tertinggi selama 40 tahun.

Kenaikan inflasi yang tidak sejalan dengan pemulihan ekonomi yang kuat tentu membuat banyak negara baik maju maupun berkembang merespon dengan kebijakan moneter seperti kenaikan suku bunga. Namun, Febrio menekankan bahwa tingkat inflasi Indonesia masih sangat terkendali bahkan dengan kenaikan PPN.

“Jadi tidak perlu khawatir dampak dari kenaikan PPN ke inflasi. Inflasi sejauh ini masih terkendali,” jelasnya.

Meski demikian, ini menjelaskan ada hal lain yang akan diwaspadai pemerintah terkait dengan inflasi yakni kenaikan harga pangan dunia. Ini dipantau ketat oleh pemerintah agar tidak memberikan tekanan ke inflasi dalam negeri.

“Yang perlu kita pantau sekarang adalah tren kenaikan harga pangan dunia,” pungkasnya.

Sumber: CNBC Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

BP Batam dan PLN Batam Bahas Smart City Batam Patriot Bersama Danantara

BP Batam dan PLN Batam Bahas Smart City Batam Patriot Bersama Danantara

9info.co.id | JAKARTA – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) bersama PLN Batam melakukan audiensi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) guna membahas rencana pengembangan Wilayah Penataan dan Pengembangan Prioritas (WPP) Batam Patriot sebagai kawasan strategis masa depan.

Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Wakil Kepala BP BUMN, Aminuddin Ma’ruf bersama jajaran BP BUMN dan Danantara.

Audiensi ini membahas langkah strategis pengembangan WPP Batam Patriot sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Batam sebagai gerbang investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Utama PLN Batam, Kwin Fo, Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan Sudirman Saad, serta Anggota/Deputi Bidang Investasi Fary Djemy Francis.

Dalam kesempatan tersebut, BP Batam mengusulkan pengembangan WPP Batam Patriot sebagai salah satu inisiatif strategis yang dapat dijajaki lebih lanjut bersama Danantara.

Konsep Smart City yang diinisiasi BP Batam diharapkan mampu menjadi katalis industrialisasi masa depan, sekaligus membuka peluang pengembangan hilirisasi berbasis teknologi dan industri bernilai tambah tinggi.

Dengan posisi strategis yang berhadapan langsung dengan Singapura, Batam diproyeksikan menjadi wajah Indonesia yang representatif di kawasan regional maupun global.

Sinergi antara BP BUMN, Danantara, Pemerintah Daerah, dan BP Batam dinilai menjadi fondasi penting dalam menghadirkan Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang modern, kompetitif, dan berkelanjutan.

Pengembangan WPP Batam Patriot juga diharapkan mampu memperkuat daya tarik investasi nasional sekaligus mempercepat transformasi Batam menuju kawasan industri dan teknologi kelas dunia. (int).

 

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain