Connect with us

9info.co.id – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menyambut baik dibentuknya kampung restorative justice di Batam. Keberadaan kampung restorative justice di Batam merupakan program Kejaksaan Agung yang dibentuk oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam.

Rudi berharap, keberadaan kampung restorative justice ini bisa memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Batam. Ia mengungkapkan, penyelesaian perkara secara kekeluargaan dinilai penting demi memberikan keadilan, baik bagi pelaku maupun korban.

“Ini bukan berarti melindungi pelaku kejahatan, tapi untuk keadilan bersama. Lihat dulu kasusnya. Kalau memang harus dihukum, ya dihukum,” kata Rudi, saat menghadiri peresmian kampung restorative justice di Kelurahan Kibing, Batuaji, Batam Selasa (15/3/2022).

Namun, lanjut Rudi, jika bisa diselesaikan secara mufakat bersama tokoh masyarakat dan pihak terkait, ia berharap kasus yang dihadapi masyarakat bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

“Ini merupakan suatu inovasi yang luar biasa dalam penanganan kasus dari kejaksaan yang mengutamakan nilai kekeluargaan,” katanya.

Dengan dibentuknya kampung restorative justice tersebut, budaya bangsa Indonesia yang mengedepankan kekeluargaan ini dijunjung tinggi dalam rangka penegakan hukum.

Untuk diketahui, pelaksanaan kampung restorative justice melibatkan seluruh unsur dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Batam.

Restorative justice merupakan upaya penyelesaian perkara di luar jalur hukum atau peradilan, dengan mengedepankan mediasi antara pelaku dengan korban.

Kampung restorative justice bertujuan untuk lebih memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat dan dalam penerapannya dilakukan secara baik dan profesional.

Adapun, syarat pelaku yang bisa mendapatkan RJ adalah belum pernah dihukum, kemudian ancaman hukuman dari perbuataanya itu kurang dari 5 tahun. Contohnya, kasus pencurian yang nilai barang curiannya tak lebih dari Rp 2,5 juta.

Di lokasi sama, Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Herlina Setyorini, menyampaikan, sesuai Peraturan Kejaksaan 15/2020 pasal I angka I yang mengatur tentang Keadilan Restoratif, maka kampung tersebut menjadi pelopor untuk menyelesaikan perkara tindak pidana secara kekeluargaan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta semua pihak yang berkaitan untuk sama-sama mencari penyelesaian masalah yang adil dengan menekankan pemulihan kembali ke keadaan semula, bukan pembalasan.

“Tidak semua perkata tindak pidana harus diproses hukum. Ada yang namanya restorative justice, penyelesaiannya bisa dilakukan secara musyawarah dan mufakat untuk mendapatkan keadilan dengan pemulihan kembali seperti keadaan semula,” katanya.

“Mencuri yang nilai kecil bisa diselesaikan antara korban dan pelaku bersama keluarga masing-masing serta pihak penegak hukum berkaitan lain menyelesaikan secara baik tanpa merugikan pihak manapun,” kata Herlina.

Restorative justice, jelas Herlina, bukan upaya melindungi pelaku kejahatan, namun sebagai penyelesaian yang mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan yang mana hasil akhirnya tanpa merugikan salah satu pihak, seperti yang ditekankan dalam poin pemulihan pada keadaan yang semula.

“Kampung restorative justice ini menjadi pelopor bagi kelurahan lain di Kota Batam untuk membentuk kampung serupa. Kampung restorative justice fungsinya untuk menyosialisasikan kebijakan restorative justice,” jelasnya.(Mat)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

PLN Batam ke Apindo Kota Batam dan Kepri Tingkatkan Silaturahmi

PLN Batam ke Apindo Kota Batam dan Kepri Tingkatkan Silaturahmi

9Info.co,id | BATAM  – PT PLN Batam bersilaturahmi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam dan Kepri di Menara Aria Harbour Bay, Batam. Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam, Zulhamdi bersama Manager Komunikasi dan TJSL Bukti Panggabean disambut langsung oleh Stanly Rocky Ketua DPP Apindo Kepulauan Riau dan Rafki Rasyd DPK Apindo Kota Batam.

Selain sebagai sarana mempererat hubungan baik, PLN Batam dan Apindo juga berbincang terkait tariff adjustment (TA) PT PLN Batam yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jendral (Dirjen) Ketenagalistrikan pada 28 Juni lalu.

PLN Batam menjelaskan bahwa TA ditetapkan Berdasarkan empat parameter (kurs, ICP, inflasi, dan HBA), jika sejak tahun 2017 belum dilakukan penyesuaian maka seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik ini.

Apindo memahami bahwa tarif adjustment ini berlaku sejak 1 Juli 2024 dan sudah diputuskan oleh Kementerian ESDM, maka Stanly sebagai Ketua DPP Apindo Kepri berharap PLN Batam dapat meningkatkan kualitas pelayanannya, seperti tidak terjadi pemadaman listrik dan menyiapkan cadangan kapasitas listrik yang cukup bagi kota batam;

Menanggapi hal tersebut, Zulhamdi memastikan bahwa PLN Batam selalu berkomitmen untuk menjaga mutu pelayanan dan pasokan listrik, melalui momen TA ini menjadi kesempatan bagi PLN Batam untuk meningkatkan pelayanan yang selama ini masih ada kekurangan.

“Kehadiran listrik sangat penting bagi pergerakan roda ekonomi. PLN Batam terus memastikan pelanggan dapat terus memperoleh listrik yang handal dan berkualitas,” kata Zulhamdi.

Lebih lanjut Zulhamdi menerangkan untuk memperkuat kehandalan pasokan listrik tidak bisa hanya mengandalkan pengoperasian pembangkit saja, tetapi juga didukung dengan sistem jaringan kelistrikan yang memadai. Dengan adanya ketetapan tariff adjustment ini, PLN Batam akan terus memperkuat sistem kelistrikan Batam – Bintan dengan memberikan pelayanan kelistrikan yang optimal.

“Hal ini menjadi modal utama kami untuk memberikan pasokan listrik andal sekaligus mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Zulhamdi.

Selanjutnya Rafki Rasyid, Ketua APINDO Kota Batam, menyampaikan bahwa sebaiknya ada take and gift yang harus diberikan oleh PLN Batam.

“Sebagai contoh, ada keluhan selama ini kalau ada industri yang dimasukan ke golongan bisnis. Sehingga memberatkan pelaku usaha industri tersebut dalam pembayaran beban tarif dan juga tarif pajak penerangan jalan yang lebih tinggi,” ujar Rafki.

Rafki juga meminta supaya PLN Batam kembali mengecek apakah golongan tarif yang ada saat ini sudah tepat atau belum. Jika ada pelaku usaha industri yang masuk ke bisnis, maka seharusnya dikembalikan ke golongan industri.

“Bagi pelaku usaha industri yang ingin memasang sambungan listrik baru, jangan sampai diarahkan lagi masuk ke golongan bisnis atau golongan lain yang tidak sesuai dengan jenis usahanya. Dengan begitu penggolongan tarif tersebut akan lebih tepat sasaran dan mampu meringankan beban pengusaha tertentu di tengah kenaikan tarif PLN Batam saat ini,” beber Rafki.

Menanggapi hal itu, Zulhamdi berjanji akan membicarakan lagi persoalan tersebut dengan manajemen PLN Batam.

“Intinya PLN Batam menghargai setiap apapun masukan dari pelanggan dan akan selalu menjaga hubungan baik dan kualitas pelayanannya tambah Zulhamdi lagi,” tutup Zulhamdi. (DN).

Continue Reading

Berita Lain