ASEAN Konsisten Bantu Myanmar dengan Implementasikan Five Point of Consensus

9info.co.id – Indonesia akan terus mendorong dan fokus dengan Five Point Consensus, dalam mengimplementasikan kesepakatan para pemimpin ASEAN membantu penyelesaian isu Myanmar.

Presiden Joko Widodo menegaskan hal tersebut ketika memberikan keterangan pers di Gedung Sarinah, Jakarta, usai menghadiri acara kick-off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 di Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta Pusat, Minggu (29/1/2023).

“Ya, kita konsisten agar Five Point Consensus itu betul-betul bisa diiplementasikan, bisa dijalankan, konsisten ke sana,” ucapnya.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan, isu Myanmar akan menjadi salah satu topik bahasan pertemuan pertama para Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta awal Februari mendatang. Lima Poin Kesepakatan akan menjadi platform dan mekanisme utama ASEAN dalam membantu Myanmar.

“Jadi kita ingin implementasi Five Point of Consensus ini menjadi platform utama, mekanisme utama dari ASEAN untuk berkontribusi, membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya. Tetapi sekali lagi, yang dapat menolong Myanmar itu adalah Bangsa Myanmar sendiri. ASEAN itu membantu mereka, ingin membantu mereka. Ini kan negara berdaulat,” tegas Menlu.

Pesan Ke Junta Militer

Lebih lanjut dikatakan, Indonesia selalu menyampaikan pesan kepada junta militer Myanmar, bahwa implementasi Lima Poin Kesepakatan adalah satu-satunya pendekatan ASEAN untuk membantu negara tersebut. Sayangnya, hingga saat ini belum ada kemajuan signifikan.

“Kita akan berusaha terus mencoba mengajak semua pihak yang ada di Myanmar, mengimplementasikan Five Point of Consensus ,” tambahnya.

Menlu juga menjelaskan, prioritas dari Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 adalah mempercepat pembangunan komunitas ASEAN, demi kepentingan rakyat ASEAN untuk terus maju. Untuk itu, Indonesia tidak ingin isu Myanmar menyandera semua proses yang sedang berjalan di ASEAN.

“Tentunya kewajiban kita adalah membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya, tetapi kita tidak ingin isu Myanmar kemudian menyandera semua proses yang sedang berjalan di ASEAN. Kita ingin pastikan proses ini berjalan terus,” tandasnya. (Int)

Pembaca : 335

Batam

BP Batam Jemput Bola, 11 Titik Banjir Langsung Disisir Setelah RDP DPR RI

9info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam bergerak cepat merespons masukan Komisi VI DPR terkait penanganan banjir dan genangan air di Kota Batam.

Hanya sehari setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta, Rabu (17/6/2026), BP Batam langsung menerjunkan tim untuk mengecek 11 titik rawan banjir di wilayah tersebut.

Peninjauan lapangan ini dipimpin langsung oleh Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto dan Direktur Pembangunan Infrastruktur, Wulung Wardhana beserta jajaran.

Guna menyelaraskan langkah, BP Batam juga menggandeng Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Metra Dinata, serta para camat setempat.

Sebelas lokasi yang ditinjau mencakup sejumlah kawasan strategis, antara lain Orchard Park di Batam Kota, Kampung Jabi, SDN 010 Nongsa, Sekupang, Batu Aji, Sagulung, hingga area depan Panbil Industrial Estate yang belakangan kerap tergenang saat hujan deras.

Langkah ini diambil setelah Anggota Komisi VI DPR Sturman Panjaitan menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas drainase dalam RDP sehari sebelumnya.

Sturman mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Batam yang pesat harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur pengendali banjir yang mumpuni.

Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto menegaskan, verifikasi faktual di lapangan ini sangat krusial untuk memetakan akar masalah secara akurat sebelum merumuskan solusi teknis.

“Kami turun langsung untuk memastikan kondisi di lapangan karena setiap lokasi memiliki karakteristik persoalan yang berbeda. Penanganannya harus terukur, tepat sasaran, dan terkoordinasi,” ujar Mouris.

Ia menambahkan, respons cepat ini merupakan instruksi langsung dari Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra.

Keduanya menekankan agar setiap aspirasi publik maupun legislatif segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan.

“Bapak Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Ibu Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, selalu menegaskan bahwa persoalan masyarakat tidak boleh berhenti pada pembahasan di ruang rapat. Setiap masukan, termasuk yang disampaikan DPR RI, harus segera diterjemahkan menjadi langkah nyata dan solusi di lapangan,” tegas Mouris.

Melalui peninjauan bersama Pemerintah Kota Batam ini, skema penanganan di setiap titik mulai disusun.

Rencana kerja tersebut meliputi normalisasi saluran air, peningkatan kapasitas drainase, evaluasi pola aliran, hingga kolaborasi teknis lintas sektoral demi mewujudkan infrastruktur Batam yang andal dan berkelanjutan. (RUD)

Pembaca : 10