Connect with us

Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga SH MH usai menerima penghargaan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA)

9info.co.id –  Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga SH MH menerima penghargaan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dalam mewujudkan Desa dan Pariwisata Ramah Anak dan Bebas Eksploitasi.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait kepada Bupati Simalungun di acara penutupan Forum Nasional Perlindungan Anak ke V yang berlangsung di Mes Pora Pora Pemprovsu Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Sumut, Jum’at (9/9/2022).

Bupati Simalungun dalam sambutannya menyampaikan bawah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun sangat menyambut baik dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggara Forum Nasional Perlindungan Anak di Kabupaten Simalungun.

“Kita juga sangat bersyukur atas terpilih Kabupaten Simalungun menjadi Kabupaten Layak Anak di Sumatera Utara. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melaksanakan Perlindungan terhadap Anak,”kata Bupati.

Disampaikan Bupati, anak-anak merupakan mutiara bangsa yang perlu di jaga dan di lindungi agar menjadi manusia yang seutuhnya.

“Masih banyak persoalan dan kekerasan yang terjadi kepada anak-anak kita, termasuk di Simalungun ini. Dan ini menjadi ‘PR’ kita bersama, bagaimana kita menyikapi dan terus berkerja dan berjuang untuk memberikan perlindungan terhadap anak anak kita,”sebut Bupati

Menurut Bupati, aspek teknologi juga menjadi dampak terhadap sikap kita kepada anak anak. Sering kita melihat ketika kita duduk bersama di rumah makan atau tempat tempat santai bersama keluarga, jarang kita berinteraksi kepada anak-anak.

“Kita asik sendiri dengan gedget kita, ini perlu kita sikapi bersama,”tandas Bupati.

Selanjutnya, Bupati mengajak peserta forum nasional perlindungan anak ke-V untuk kembali berwisata di Danau Toba dengan mengajak kerabat dan keluarga. “Kehadiran bapak ibu dalam beberapa hari ini, tentu memberikan dampak positif bagi ekonomi di kota Parapat ini,”kata Bupati.

“Kita akan terus berupaya meningkatkan pelayanan agar kota wisata Parapat ini menjadi kota wisata yang rahma untuk anak, mari bersama kita memutus mata rantai kekerasan kepada anak,”ucap Bupati mengakhiri.

Sementara itu Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait menyampaikan bawah Forum Nasional Perlindungan Anak Ke-V di laksanakan dengan berkomitmen untuk mewujudkan bagaimana desa dan Pariwisata ramah anak dan serta bebas eksploitasi.

Kita berkomitmen bersama pemerintah untuk mewujudkan ini,”kata Aris Merdeka Sirait.

Sebelumnya Munirudin Ritongah selaku ketua panitia Forum Nasional Perlindungan Anak Ke-V menyampaikan selam berlangsungnya kegiatan forum nasional berjalan dengan baik dan lancar berkat dukungan Bupati Simalungun.

Munirudin menjelaskan bahwa pembukaan Forum Nasional Perlindungan Anak Ke-V di laksanakan pada 8 September 2022 di Hotel Manado Medan, yang di buka secara langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan penutupan di laksanakan di Mes Pora pora Pemprovsu Parapat.

“Dengan kesepakatn bersama bawah LPA ini di pimpinan kembali oleh Bapak Aris Merdeka Sirait,”ucap Munirudin.

Tampak hadir antara lain Kadis PPPA Simalungun Sri Wahyuni, Kadis Pendidikan Zocson M Silalahi, Kadis Kesehatan Edwin Toni SM Simanjuntak, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Afdoli, Sekjen Komnas PA Lia Latifa dan Forkopimca Girsang Sipangan Bolon. (lsm)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Ketua DPRD Batam Terima Aspirasi Mahasiswa, Siap Perjuangkan Tuntutan ke Pemerintah Pusat

Ketua DPRD Batam Terima Aspirasi Mahasiswa, Siap Perjuangkan Tuntutan ke Pemerintah Pusat

9info.co.id | BATAM – Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menerima aspirasi yang disampaikan Aliansi Pemuda Mahasiswa Kepulauan Riau dalam aksi unjuk rasa (Unras) di Gedung DPRD Kota Batam, Rabu (17/6/2026).

‎Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), meminta evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Koperasi Merah Putih, serta mendesak pemerintah untuk menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

‎Mengenakan jaket almamater dari berbagai perguruan tinggi di Kepulauan Riau, para mahasiswa menyuarakan kritik dan masukan terkait sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi agar penggunaan anggaran negara lebih efektif dan tepat sasaran.

‎Aspirasi tersebut disampaikan secara langsung kepada Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, yang menerima para mahasiswa di ruang serba guna DPRD. Dalam suasana dialog yang terbuka dan kondusif, mahasiswa menyampaikan berbagai pandangan serta harapan agar pemerintah lebih memperhatikan efektivitas program-program yang menggunakan dana publik.

‎Salah satu isu yang menjadi sorotan mahasiswa adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait proses hukum yang tengah dijalani sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) di Kejaksaan Agung. Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan efektivitas Program Koperasi Merah Putih yang dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran apabila tidak dievaluasi secara menyeluruh.

‎Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Kamaluddin menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap kebijakan publik dan pengawasan penggunaan anggaran negara. Menurutnya, partisipasi mahasiswa merupakan bagian penting dalam proses demokrasi dan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

‎“Kami mengucapkan terima kasih atas aspirasi yang telah disampaikan. Mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan publik. Aspirasi ini akan kami koordinasikan bersama anggota DPRD lainnya dan akan kami teruskan kepada pemerintah pusat sebagai bahan masukan dan evaluasi,” ujar Kamaluddin.

‎Ia juga meyakini pemerintah akan mendengarkan setiap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dan melakukan evaluasi terhadap program-program yang dianggap belum berjalan optimal.

‎Di akhir pertemuan, perwakilan Aliansi Pemuda Mahasiswa Kepulauan Riau menyerahkan dokumen tuntutan secara tertulis kepada Ketua DPRD Kota Batam. Mereka juga meminta Kamaluddin untuk turut menandatangani dokumen tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa tersebut.

‎Aksi yang berlangsung tertib itu menjadi wadah penyampaian aspirasi mahasiswa kepada lembaga legislatif daerah, sekaligus menunjukkan kepedulian generasi muda terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran negara demi kepentingan masyarakat luas.(SD)

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain