Cukup Fair, Jika Capres Prabowo dan Cawapres Airlangga

9info.co.id – Partai Golkar membantah sepakat bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang beranggotakan Gerinda-PKB. Golkar menyebut capresnya dari KKIR dan cawapresnya dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Pernyataan ini menanggapi klaim politisi PKB Faisol Riza. “Bukan begitu, bukan gabung KKIR. Yang benar Golkar dan PKB sama-sama sepakat menjadi anchor atau jembatan terbentuknya integrasi, KKIR dan KIB. Bukan kita yang gabung,” kata Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Nusron Wahid, dalam siaran pers, Jumat (5/5/2023).

Meski demikian, ia menyebut, KIB yang beranggotakan Golkar, PAN, dan PPP sangat potensial bergabung dengan Gerindra-PKB menjadi sebuah koalisi besar. Integrasi KIB dan KKIR ini, Nusron melanjutkan, dibangun dalam rangka menghindari polarisasi dan framing politik yang tidak sehat dan berdampak buruk terhadap kelangsungan demokrasi

“Kita ingin menghindari adanya kutub perubahan dan status quo , kita punya pengalaman pada Pemilu 2014 dan 2019 ada cebong dan kampret, religius dan sekuler. Ini tidak baik dan tidak sehat. Harus dihindari,” Nusron menekankan.

Semangatnya Marger

Dikatakan, karena semangatnya ini adalah merger atau integrasi dua koalisi, menurutnya, wajar kalau nantinya calon presiden dari KKIR dan wakil presidennya dari KIB. “Cukup fair. Kan koalisi dua koalisi, KKIR dan KIB. Kalau presidennya Prabowo dari KKIR dan wakilnya Airlangga dari KIB kan wajar. Tapi, sekali lagi, soal capres dan cawapresnya kita serahkan sama ketum masing-masing partai,” Nusron Anggota Komisi VI DPR RI menambahkan.

Hal yang terpenting dalam bangunan koalisi besar ini, katanya, mereka punya kesamaan niat untuk menang terlebih dahulu dalam pilpres mendatang. Kalau niatnya sudah sama, masalah tokoh dan calonnya menjadi mudah ditentukan.

“Nawaitu-nya harus menang dulu. Kalau sudah sama, pasti tokoh yang dicalonkan adalah tokoh yang diyakini membawa angin, aura, dan kontribusi kemenangan. Saya yakin calon kami dari KIB akan punya kontribusi yang signifikan dalam kemenangan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP PKB, Faisol Riza menyebut Golkar sepakat bergabung KKIR. Faisol mengatakan, kesepakatan itu hasil pertemuan antara Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto di kawasan Senayan, beberapa hari kemarin. (Int)

Pembaca : 331

Batam

BP Batam Jemput Bola, 11 Titik Banjir Langsung Disisir Setelah RDP DPR RI

9info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam bergerak cepat merespons masukan Komisi VI DPR terkait penanganan banjir dan genangan air di Kota Batam.

Hanya sehari setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta, Rabu (17/6/2026), BP Batam langsung menerjunkan tim untuk mengecek 11 titik rawan banjir di wilayah tersebut.

Peninjauan lapangan ini dipimpin langsung oleh Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto dan Direktur Pembangunan Infrastruktur, Wulung Wardhana beserta jajaran.

Guna menyelaraskan langkah, BP Batam juga menggandeng Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Metra Dinata, serta para camat setempat.

Sebelas lokasi yang ditinjau mencakup sejumlah kawasan strategis, antara lain Orchard Park di Batam Kota, Kampung Jabi, SDN 010 Nongsa, Sekupang, Batu Aji, Sagulung, hingga area depan Panbil Industrial Estate yang belakangan kerap tergenang saat hujan deras.

Langkah ini diambil setelah Anggota Komisi VI DPR Sturman Panjaitan menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas drainase dalam RDP sehari sebelumnya.

Sturman mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Batam yang pesat harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur pengendali banjir yang mumpuni.

Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto menegaskan, verifikasi faktual di lapangan ini sangat krusial untuk memetakan akar masalah secara akurat sebelum merumuskan solusi teknis.

“Kami turun langsung untuk memastikan kondisi di lapangan karena setiap lokasi memiliki karakteristik persoalan yang berbeda. Penanganannya harus terukur, tepat sasaran, dan terkoordinasi,” ujar Mouris.

Ia menambahkan, respons cepat ini merupakan instruksi langsung dari Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra.

Keduanya menekankan agar setiap aspirasi publik maupun legislatif segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan.

“Bapak Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Ibu Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, selalu menegaskan bahwa persoalan masyarakat tidak boleh berhenti pada pembahasan di ruang rapat. Setiap masukan, termasuk yang disampaikan DPR RI, harus segera diterjemahkan menjadi langkah nyata dan solusi di lapangan,” tegas Mouris.

Melalui peninjauan bersama Pemerintah Kota Batam ini, skema penanganan di setiap titik mulai disusun.

Rencana kerja tersebut meliputi normalisasi saluran air, peningkatan kapasitas drainase, evaluasi pola aliran, hingga kolaborasi teknis lintas sektoral demi mewujudkan infrastruktur Batam yang andal dan berkelanjutan. (RUD)

Pembaca : 9