9info.co.id – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santosa meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), untuk mengusut kasus baku tembak dua anak buah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Irjen Ferdy Sambo.
Tragedi yang menewaskan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat (Brigadir J), akibat akibat peluru yang ditembakan Bharada E.
Peristiwa tragis tewasnya Brigpol Nopryansah Yosua Hutabarat terjadi Jumat, 8 Juli 2022 sekitar 17.00 WIB di rumah petinggi Polri tersebut kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan.
Selama tiga hari, kasus itu masih ditutup rapat oleh Polri yang memiliki slogan Presisi, sebelum akhirnya Karopenmas Divisi Humas, Polri Brigjen Ahmad Ramadhan beri keterangan pers Senin 11 Juli 2022 di Mabes Polri.
Diungkapkan, kejadian bermula saat Brigadir J melakukan dugaan pelecahan terhadap istri dari jenderal bintang dua Ferdy Sambo.
Menurut Brigjen Ahmad Ramadhan, hal ini diketahui dari hasil gelar perkara. Selain dilecehkan bahkan diancam ditembak, istri Kadiv Propam pun berteriak.
Bharada E yang berjaga di rumah dinas tersebut langsung menuju ke sumber teriakan. Ia melihat Brigadir Nopryansah Josua Hutabarat, sehingga menanyakan hal apa yang terjadi. Namun, pertanyaan itu justru dibalas Brigadir Nopryansah Josua Hutabarat dengan tembakan.
Ramadhan menambahkan, berdasarkan keterangan dan barang bukti di lapangan, Brigadir J selain memasuki kamar pribadi Kadiv Propam dan melecehkan istri Kadiv. Propam juga dengan todongan senjata. Ia selama ini bertugas sebagai sopir pribadi dari istri Kadiv Propam.
Istri dari Ferdy Sambo yang berteriak atas tindakan Brigadir J, didengar Bharada E yang tengah berada di lantai atas rumah tersebut. “Bharada E turun memeriksa sumber teriakan,” ungkapnya.
Brigadir J yang terlihat di depan pintu kamar istri Kadiv Propam, panik mendengar pertanyaan apa yang terjadi dari Bharada E. Tanpa basa-basi, Brigjen J langsung melepaskan tembakan kearah Bharada E.
Berdasarkan hasil olah TKP, Brigadir J melepaskan tembakan sebanyak tujuh kali. Sementara Bharada E membalas mengeluarkan tembakan sebanyak lima kali, tutur Ramadhan.
Saat insiden ini, Ferdy Sambo sedang tidak berada dirumah, lantaran sedang ada di rumah sakit untuk tes PCR.
Kadiv Propam Ferdy sendiri, baru mengetahui peristiwa itu setelah istrinya menelepon. Mendengar istrinya yang histeris Ferdy langsung pulang ke rumahnya. “Sampai di rumah, mendapati Brigadir J sudah meninggal dunia,” ungkap Ramadhan.
Ketua DPRD Batam Terima Aspirasi Mahasiswa, Siap Perjuangkan Tuntutan ke Pemerintah Pusat
9info.co.id | BATAM – Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menerima aspirasi yang disampaikan Aliansi Pemuda Mahasiswa Kepulauan Riau dalam aksi unjuk rasa (Unras) di Gedung DPRD Kota Batam, Rabu (17/6/2026).
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), meminta evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Koperasi Merah Putih, serta mendesak pemerintah untuk menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Mengenakan jaket almamater dari berbagai perguruan tinggi di Kepulauan Riau, para mahasiswa menyuarakan kritik dan masukan terkait sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi agar penggunaan anggaran negara lebih efektif dan tepat sasaran.
Aspirasi tersebut disampaikan secara langsung kepada Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, yang menerima para mahasiswa di ruang serba guna DPRD. Dalam suasana dialog yang terbuka dan kondusif, mahasiswa menyampaikan berbagai pandangan serta harapan agar pemerintah lebih memperhatikan efektivitas program-program yang menggunakan dana publik.
Salah satu isu yang menjadi sorotan mahasiswa adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait proses hukum yang tengah dijalani sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) di Kejaksaan Agung. Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan efektivitas Program Koperasi Merah Putih yang dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran apabila tidak dievaluasi secara menyeluruh.
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Kamaluddin menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap kebijakan publik dan pengawasan penggunaan anggaran negara. Menurutnya, partisipasi mahasiswa merupakan bagian penting dalam proses demokrasi dan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas aspirasi yang telah disampaikan. Mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan publik. Aspirasi ini akan kami koordinasikan bersama anggota DPRD lainnya dan akan kami teruskan kepada pemerintah pusat sebagai bahan masukan dan evaluasi,” ujar Kamaluddin.
Ia juga meyakini pemerintah akan mendengarkan setiap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dan melakukan evaluasi terhadap program-program yang dianggap belum berjalan optimal.
Di akhir pertemuan, perwakilan Aliansi Pemuda Mahasiswa Kepulauan Riau menyerahkan dokumen tuntutan secara tertulis kepada Ketua DPRD Kota Batam. Mereka juga meminta Kamaluddin untuk turut menandatangani dokumen tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa tersebut.
Aksi yang berlangsung tertib itu menjadi wadah penyampaian aspirasi mahasiswa kepada lembaga legislatif daerah, sekaligus menunjukkan kepedulian generasi muda terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran negara demi kepentingan masyarakat luas.(SD)