Connect with us

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden (kiri)

 

9info.co.id – Pertemuan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) telah digelar di sela Pertemuan Tingkat Tinggi Presidensi G20 di Bali, Selasa (15/11/2022).

PGII merupakan upaya kolaboratif para anggota G7 (Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada dan Prancis) yang diluncurkan pertama kali pada Juni 2021, dalam KTT G7 ke-47 di Inggris.

Mengawali acara, Presiden Biden menyampaikan perkembangan dan dampak PGII hingga saat ini, serta mengumumkan proyek-proyek baru. Di samping memberikan contoh nyata peran AS dan mitranya, dalam bekerja sama memobilisasi modal infrastruktur berkualitas, dan pembangunan berkelanjutan.

“Pemerintah AS secara resmi mengumumkan proyek baru PGII. Antara lain berhasil meluncurkan 698 juta dolar AS atau Rp 10,86 triliun. Trilateral Support for Digital Infrastructure melalui kemitraan Australia dan Jepang dalam mendukung proyek digital, dan mengamankan rantai pasokan mineral kritis di Brasil. Serta pengembangan energi surya di Honduras, dan investasi dalam infrastruktur kesehatan India,” papar Presiden Biden.

PGII memiliki komitmen selama lima tahun ke depan, menginvestasikan 600 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau Rp 9,33 kuadriliun dalam bentuk pinjaman dan hibah, untuk proyek infrastruktur berkelanjutan bagi negara berkembang.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan Presiden Komisi Eropa Ursula Von der Leyen menjadi tuan rumah bersama sekelompok pemimpin negara G20: Jepang, Jerman, Korea Selatan, Senegal, Kanada, Argentina, Inggris dan India.

Kegiatan tersebut menjadi momentum yang tepat, untuk menunjukkan komitmen mempercepat investasi dalam infrastruktur yang berkualitas di negara-negara miskin dan menengah di seluruh dunia. Serta memperkuat ekonomi global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut aktif mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan penting tersebut.

 

Bersifat Country Driven

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi selaku tuan rumah KTT G20 menyampaikan, Indonesia selalu mendukung penguatan pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang.

Krisis multidimensional yang tengah dihadapi dunia, membawa tantangan sendiri bagi pembangunan infrastruktur di negara berkembang. Termasuk, melalui penyusutan ruang fiskal.

Dukungan yang diberikan PGII harus bersifat country driven, dan berdasarkan kebutuhan riil negara tujuan.

Selain itu, PGII juga harus menjadikan konsultasi dan dialog dengan negara penerima, sebagai pedoman utama.

“Pembangunan infrastruktur perlu memberdayakan masyarakat dan ekonomi setempat, agar memiliki rasa kepemilikan yang tinggi. Disertai dukungan bagi negara berkembang, untuk membangun kapasitas dan kemampuan mandiri,” papar Jokowi.

“Dengan begitu, negara berkembang dapat lebih tangguh menghadapi tantangan global di masa mendatang,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyatakan, upaya PGII dalam mendukung pembangunan infrastruktur di negara berkembang, harus didasarkan pada paradigma kolaborasi. PGII diminta melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan. Termasuk, sektor swasta yang dinilai akan membawa manfaat nyata.

Selain itu, PGII juga harus menghasilkan dukungan pembangunan berkelanjutan, termasuk lewat pembangunan hijau dan transisi energi.

 

Penentu Situasi Dunia

Sementara itu, Presiden Uni Eropa Ursula Von der Leyen meyakini, pertemuan PGII di sela-sela KTT G20 Bali, dapat menjadi penentu situasi perekonomian dunia.

“Kami yakin, kemitraan dapat menjadi penentu permainan karena dua alasan. PGII tidak hanya menanamkan modal besarnya di infrastruktur, tetapi juga investasi pada kapasitas lokal mitra kami,” ujarnya. (lsm)

Continue Reading
Advertisement

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Batam

Upaya Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, BP Batam Undang LAN RI Gelar Bimtek

Upaya Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, BP Batam Undang LAN RI Gelar Bimtek

9Info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Biro Hukum dan Organisasi menggelar Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan Publik pada Rabu (4/12/2024) di IT Centre BP Batam.

Dibuka oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Idul Priady, kegiatan yang di ikuti oleh perwakilan dari seluruh Unit Kerja di lingkungan BP Batam ini menghadirkan narasumber Analis Kebijakan Ahli Muda Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), Muhammad Syafiq dan Adhitya Budi Laksana.

Idul Priady dalam sambutannya menjelaskan bahwa penyusunan Standar Pelayanan Publik akan sangat bermanfaat bagi instansi selaku pemberi layanan sekaligus juga terhadap masyarakat dan pelaku usaha selaku penerima layanan.

“Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara jelas telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang diperkuat dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan,” terang Idul.

“Berdasarkan hal tersebut tentu banyak sekali manfaat yang akan kita rasakan jika Standar Pelayanan Publik BP Batam telah tersusun antara lain peningkatan kualitas layanan, memberikan kepastian hukum, mempermudah evaluasi kinerja pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat,” sambungnya.

Idul berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman kepada seluruh peserta tentang penyusunan Standar Pelayanan Publik yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan.

“Melalui kegiatan ini, harapan kami seluruh peserta dapat memahami dan men-transfer ilmunya kepada atasan serta rekan-rekannya di Unit Kerja masing-masing tentang detail Standar Pelayanan Publik yang efektif, berkeadilan, transparan, efisien, dan akuntabel di lingkungan BP Batam untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan pelaku usaha,” pungkas Idul. (MI)

Continue Reading
Kolom Iklan

Berita Lain