16 Negara Hadir di W 20, Bahas 8 Poin Penting.

9info.co.id – Women 20 (W 20) yang digelar di kota wisata Parapat Danau Toba Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, Sumut, berlangsung mulai 19 hingga 21 Juli 2022 akan membahas delapan poin penting.

Pelaksanaan giat W20 Summit di Danau Toba diikuti delegasi dari 16 negara dan akan dihadiri tokoh wanita dunia seperti artis Hollywood Anne Hathaway, Melinda Gates, Ratu Rania Yordania dan Ratu Maxima Belanda. Di kegiatan W 20 itu juga dihadiri artis ibukota seperti Nafa Urbach dan vicky Shu.

Chair of W20 Indonesia Hadriani Uli Silalahi mengatakan bahwa W20 merupakan Engagement Group dalam forum G20 yang mewakili suara perempuan.

Uli Silalahi menjelaskan ada delapan poin yang menjadi pembahasan penting dalam gelaran W20 itu yakni pertama, mengadopsi the National Strategies on Gender Equity an Equality (NSGEE) sejalan dengan perjanjian terkait HAM.

Kedua, membangun G20 Gender Data Network untuk memastikan keberadaan data berbasis gender. Ketiga mempromosikan peraturan anti kekerasan gender dan meratifikasi konvensi International Labor Organization (ILO) 190, menjadi poin ketiga dalam pembahasan penting tersebut.

Sedangkan poin keempat, mendorong keberlangsungan Women Entrepreneurs Finance Initiatives (We-Fi) dan berkomitmen mendorong tambahan dana $350 million USD dan mengimplementasikan We-Fi’s WE Finance Code di negara-negara G20.

Selanjutnya, kelima, mengalokasikan minimum 1% dari pajak global baru yang didukung oleh OECD dan G20 pada tahun 2021, untuk membantu mendanai dan meningkatkan UMKM yang dimiliki dan dipimpin perempuan.

Kemudian keenam dalam pembahasan W20 yakni meningkatkan investasi infrastruktur inklusif di daerah pedesaan sebesar 25% pada tahun 2030. Ketujuh, menjalankan mandat kuota terpilah gender dalam mempekerjakan dan mempertahankan penyandang disabilitas di sektor publik tidak kurang dari 3%.

Dan kedelapan yakni membangun kemampuan bagi perempuan dan anak perempuan, terutama mereka yang berada di daerah pedesaan dan penyandang disabilitas.

“Pada W20 summit di Danau Toba ini, juga akan dibahas isu-isu perempuan desa dan penyandang disabilitas yang semangat dalam bekerja, dan ikut serta dalam mendorong perekonomian di daerahnya,” tegas Uli saat konfrensi pers di Niagara Hotel, Senin (18/7/2022).

Hadir dalam konferensi tersebut Staf Ahli Gubernur Sumut Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Binsar Situmorang, Co-Chair W20 Indonesia Dian Siswarini, Chair W20 Indonesia Uli Silalahi, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Jimmy Bernando Panjaitan, dan Komite W20 Indonesia Bidang Komunikasi, Tri Wahyuningsih. (lsm)

Pembaca : 498

Batam

Pengamanan Sekolah Terintegrasi Merah Putih Berlangsung Humanis, Petugas Cegah Situasi Memanas

9info.co.id | BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam memastikan kegiatan yang berlangsung di kawasan pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih di Rempang pada Kamis (13/8/2026), merupakan bagian dari pengamanan dan pengawalan proses pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih.

Kehadiran personel di lokasi dalam rangka menjaga keamanan kawasan, memastikan aktivitas pembangunan berjalan tertib, serta mencegah terjadinya gesekan antara petugas dan masyarakat.

BP Batam menegaskan kegiatan tersebut bukan merupakan penggusuran sebagaimana narasi yang berkembang dan disampaikan oleh sejumlah pihak.

Personel yang bertugas di lokasi melakukan pengamanan dan pengawalan, dengan mengedepankan sikap persuasif, pengendalian diri, serta tidak melakukan tindakan provokatif.

Sekolah Terintegrasi Merah Putih tersebut dibangun di atas lahan Hak Pengelolaan (HPL) BP Batam seluas 18,5 hektare. Sebelum diterbitkannya HPL atas lahan tersebut, BP Batam telah melaksanakan proses penanganan terhadap empat pihak yang menyampaikan klaim atas lahan dimaksud, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Dari empat klaim tersebut, dua di antaranya telah ditindaklanjuti, sementara dua pihak lainnya hingga saat ini belum menyampaikan dokumen pendukung yang diperlukan untuk proses verifikasi.

Dalam proses penanganannya, BP Batam telah membuka ruang komunikasi dan dialog dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Sejumlah pertemuan dan tatap muka telah dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memperoleh informasi dan dokumen yang diperlukan, sekaligus memastikan setiap klaim dapat ditangani secara objektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, hingga saat ini proses verifikasi terhadap dua klaim tersebut belum dapat dilanjutkan karena dokumen pendukung yang diperlukan belum disampaikan kepada BP Batam.

BP Batam tetap menghormati hak setiap pihak untuk memperoleh kepastian dan menyelesaikan persoalan sesuai dengan mekanisme yang tersedia. Apabila diperlukan, pihak yang bersangkutan juga dapat menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, BP Batam memastikan setiap klaim yang disampaikan tetap mendapatkan ruang untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan kehadiran personel pengamanan di lokasi merupakan bagian dari dukungan BP Batam terhadap pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih di Rempang.

“Petugas difokuskan untuk menjaga keamanan kawasan pembangunan sehingga proses pekerjaan dapat berjalan dengan tertib.” jelasnya, Selasa (18/8/2026).

Ia menegaskan, sejak awal seluruh personel telah diarahkan hanya untuk melakukan pengawalan dan pengamanan pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih.

Dalam perkembangan pada Kamis (13/8/2026), situasi di lokasi sempat diwarnai tindakan dari dua peserta aksi yang berupaya membuka pakaian. Kondisi tersebut segera direspons secara persuasif oleh personel pengamanan perempuan dengan memberikan kain penutup.

Ariastuty menjelaskan, tindakan itu dilakukan untuk menjaga privasi dan martabat perempuan tersebut, sekaligus mencegah bagian tubuhnya terekspos di ruang publik maupun terekam kamera.

“Kami memang telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya situasi itu dengan menyiapkan kain jarit untuk digunakan sebagai penutup. Kain tersebut kemudian digunakan untuk menutupi tubuh peserta aksi,” jelasnya.

Ia menekankan, tindakan petugas tersebut bukan untuk menghadapi ataupun membatasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Sebaliknya, langkah itu dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap privasi, martabat, dan kehormatan peserta aksi.

“Langkah tersebut dilakukan semata-mata sebagai bentuk perlindungan terhadap privasi, martabat, dan kehormatan peserta aksi, serta untuk mencegah kondisi tersebut semakin terbuka atau terdokumentasikan secara visual,” terang Ariastuty.

Situasi tersebut sempat dipersepsikan sebagai aksi saling dorong. Namun, BP Batam menjelaskan bahwa tindakan petugas pada saat itu diarahkan untuk mencegah tubuh peserta aksi semakin terbuka sekaligus menjaga agar situasi tidak berkembang menjadi ketegangan yang lebih besar.

“Sikap tersebut juga merupakan bagian dari arahan pimpinan yang mengedepankan pengendalian diri dan pendekatan persuasif,” tuturnya.

Ariastuty menambahkan, perbedaan pandangan yang muncul di lapangan tidak mengubah pendekatan BP Batam dalam menjalankan tugas. Personel tetap diminta menahan diri, menjaga keamanan kawasan, serta memastikan proses pengawalan pembangunan berlangsung secara tertib.

“Yang dilakukan petugas pada 13 Agustus 2026 adalah pengamanan dan pengawalan kegiatan pembangunan. Kami memastikan seluruh personel bekerja sesuai tugasnya dengan mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan menjaga situasi tetap kondusif,” tegasnya.

BP Batam juga memastikan penanganan terhadap klaim masyarakat dilakukan melalui mekanisme yang tersedia.

Di sisi lain, BP Batam terus membuka ruang komunikasi dan dialog dengan dua warga bersangkutan. Setiap proses penyiapan lahan dilakukan dengan mengedepankan ketentuan hukum, verifikasi dokumen, serta penyelesaian secara terukur.

Dengan tetap memastikan pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di kawasan Rempang-Galang. (EI)

Pembaca : 6